Carut Marut Pilkada, Buah Keras Kepalanya KPU Padang

PADANG, target 80 persen partisipasi pemilih pada Pilkada Padang yang dicanangkan KPU ternyata hasilnya isapan jempol belaka, malah faktanya Pilkada 23 Oktober berbuah carut marut, akibat banyaknya pemilih yang tak terdaftar maupun yang tak mendapatkan kartu pemilih.
Padahal apa yangt kurang Rp 12 miliar lebih dana untuk alek demokrasi ini digelontorkan APBD Padang, namun hasilnya hanya 56 koma sekian persen suara rakyat yang mencoblos, sisanya KPU menyebutkan Golput.
Padahal jauh hari semua orang sudah sangat yakin angka 80 persen itu mampu diujudkan KPU karena berangkat dari tiga pencoblosan yang diagwangi KPU, Pemilu 2004, Pilpres dan Pilgub 2005), namun semuanya hanya semu, masyarakat di berbagai TPS kecewa karena tak mendapatkan kartu pemilih atau tak terdaftar pada daftar pemilih tetap, padahal pada tiga pencoblosan sebelumnya mereka terdaftar dan memberikan hak pilihnya ke TPS waktu itu. Mengapa terjadi demikian menurut KPU karena jajaran petugas pemutkahiran data tak maksimal bekerja. Namun semua itu dikatakan banyak pihak KPU tak bisa lepas dari tanggung jawab.
Sudah tiga kali pencoblosan sebelum Pilkada Padang, mengapa KPU tak pernah belajar dari kekurangan dan kelemahan. "Rakyat kecewa dengan kinerja KPU seperti itu,"ujar pemerhati sosial Erison AW.
meski begitu aleg yang sedikit cacat diujungnya ini telah mebuahkan hasil, Fauzi bahar sementara menjadi pemuncak memangkan suara rakyat pemilih yang berjumlah 200 ribuan lebih dari sementara dari DPT saja ada 500 ribu lebih pemilih terdaftar.
"Legiatimasi pasangan terpilih sangat diragukan,"ujar Erison AW.
Sebelum ini mencuat, jauh hari Panwas Pilkada Padang sudah meminta soft copy data pemilih tetap ke KPU, e malah dijawab Tak ada UU perintahkan KPU memberikan kepada Panwas, kalau diberikan bsia diseprit kami oleh KPU provinsi. Tapi menurut pikiran Panwas, kalau UU tak menyuruh dan juga tak melarang maka itu ada ditataran kebijakan koordinasi antara Panwas dan KPU saja.
Buah keras kepala KPU sekarang tiba balasannya, uang rakyat sebanyak itu dihabiskan buat Pilkada, dengan hasilnya carut marut, telah membuat telinga dan insting penegak hukum bergidik untuk membidik pertanggungjawaban keuangan KPU pasca Pilkada. Hati-hati aja....(adrian press)

Fauzi Bahar Emang.....

PADANG, FAUZI Bahar, tak ada yang mampu menyangsikan kiprah politiknya di Kota Padang, masih terngiang diingatan warga bingkuang (julukan kota Padang), saat pemilihan walikota Padang Oleh DPRD pada empat tahun silam, kala itu Fauzi berpasangan dengan Yusman kalah dalam pemilihan, namun akhirnya pemilihan DPRD untuk walikota dibatalkan, dan dipilih kembali, Fauzi akhirnya duduk dikursi orang nomor satu di Kota Padang.
Dua tahun yang lalu, Fauzi pun ditanya, "Bang sulit Pilkada langsung nanti,", "tidak juga tuh, sulitlah yang lalu, saya hanya dicalonkan oleh satu fraksi denbgan kursi satu (Partai KAMI),"jawabnya spontan.
Akhirnya 23 Oktober lalu, semua mata menyaksikan penghitungan suara di TPS, Fauzi menang dengan perolehan 50 persen lebih dari 200 ribu pemilih yang sah. Memang, Fauzi emang hebat, insting politiknya mengambil pasangan Mahyeldi kader PKS dan mengkoalisikan dengan PAN terbukti ampuh.
"Dia menang karena mesin PKS berjalan maksimal, sedangkan tingkat popularitas Fauzi juga sangat mempengaruhi jatuhnya pilihan pemilih kepadanya,"ujar banyak masyarakat dijumpai.
Tapi, mengapa pemilihan kepala daeah di Padang, banyak sembelunya mulai dari kartu pemilih tak sampai ketangan pemilih sampai kepada rekayasa suara yang ditunduhkan, Ternyata itu buah dari emangnya Fauzi Bahar, kemampuan memenej pemilih membuktikan dia siap dengan strategi dan taktik sebelum terjun ke medan pertempuran. Maklum dia kan mantan angkatan, tapi perlu diingatkan rakyat padang bukan menunggu kemenangan fauzi tapi mereka menanti lacuik tangan Fauzi untuk meujudkan visi dan misinya membangun Padang dengan sentuhan iman dan akhlak.
Demokrasi memang tak ada sempurna, saat berdemokrasi juga ada perbedaan, tapi ketika pilihan sudah dihitung, maka baik dan buruknya Pilkada Padang itu harus di hormati, dan bagi yang buruk hendaknya dijadikan cambuk untuk memperbaikinya kedepan.
Fauzi bahar Emang.... (adrian press)

Buruh Kembali Teraniaya

Padang-
CATATAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selama semester pertama 2008, di sumbar terjadi peningkatan signifika atas pelanggaran hak buruh atau pekerja di Sumatera Barat.
Menurut Kordinator Divis HAM LBH Padang Vino Oktavia Rabu (30/7) sejak Januari hingga Juli 2008 terjadi 61 kasus, dengan jumlah korban 219.386 orang.
"Dominannya kasus perburuhan itu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon, upah tidak sesuai UMP, Jamsostek, status pekerja kontrak dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Termasuk pelecehan yang masuk kategori tindak pidana misalnya penghinaan, pengancaman, atau percobaan tindak pidana lainnya dilakukan pihak perusahaan,"ujarnya.
Vino mengakui pelangagran hak buruh tersebut ditemukan pada daerah Padang sebanyak 41 kasus, Bukittinggi, 8 kasus dan Padangpariaman 4 kasus.
"Artinya apa, pihak Dinas Tenaga Kerja setempat tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melindungi hak pekerja atau buruh," ujarnya.
Vino menegaskan LBH telah mendesak pemerintah terutama Dinas Tenaga Kerja meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan menindak tegas adanya perlakukan sewenang-wenang terhadap buruh.
"Di samping mendesak aparat penegak hukum lebih proaktif dan adil mengusut kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ini,"ujarnya.
Buruh Kalah
Sementara itu upaya hukum puluhan eks karyawan PT Asia Biscuit ke Peradilan Hubungan Industrial Selasa kemarin berbuah pekikan histeris dan tangisan para buruh setelah majelis hakim menolak gugatan mereka.
Ayang 35 tahun, perwakilan buruh mengaku sudah bekerja selama 18 tahun di perusahaan tersebut. Dia sangat kecewa sekali dengan keputusan yang dijatuhkan majelis hakim.
"Kama kami rakyat kecil ko ka mangadu lai pak (Kemana kami rakyat kecil ini mengadu lagi pak). Ndak ado keadilan di kota ko lai doh (Tak ada keadilan di kota ini lagi)," ujarnya terbata.
Ayang selama tujuh tahun terakhir mengaku hanya dibayar oleh PT Asia Biscuit Rp150 ribu untuk 15 hari, belum lagi perlakuan dari atasan yang kurang manusiawi.
Suasana pilu semakin menyesakan dada dihalman peradilan yang terletak di Jalan Rasuna Said, Ayang yangs emula tegar kehilangan kendali, dia meronta dengan menjerit - menjerit menyebut Allahu Akbar berulang kali.
Aklhirnya buruh tersbeut digotong ke pick up terbuka, selanjutnya bersama puluhan buruh lainnya beranjak ke kantor LBH Padang, untuk menentukan langkah selanjutnya.
Aksi kepiluan tersebut, tak terlepas putusan majelis hakim Peradilan Hubungan Industrial (PHI) Padang yang menolak gugatan sekitar 178 mantan karyawan PT Asia Megah Foods Manufacture.
Putusan hakim tegas menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tindakan menutup aktifitas perusahaan yang dilakukan pabrik roti terbesar di kota Padang itu sah secara hukum.
Padahal kisruh manajemen perusahaan dengan ratusan karyawannya telah berawal dari tuntutan karyawan agar dua manajer yang dianggap arogan diganti pada 22 Desember 2007 lalu. Kedua manajer perusahaan tersebut dinilai semena-mena karena suka mencaci maki karyawan. (adrianpress)

Penambang Batubara Liar Dituntut Satu Tahun

Sawahlunto-DUA Terdakwa spesialis penambang liar di kota Sawahlunto,Selasa (29/7) kemarin dituntut jaksa pada Pengadilan negeri setempat satu tahun penjara.
Mereka, Wil Hendri, 31 tahun dan Ujang Boran, 31 tahun, jaksa Hendamen dan Gusti Nengsari pada tuntutannya menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penambangan batubara tanpa izin sebagaimana diatur pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan.
Menurut Hendamen Rabu (30/7), akibat perbuatan kedua terdakwa yang tak punya izin telah menimbulkan kerugian pada negara. Sedangkan hal yang meringankan mereka ujar Hendamen, Wil Hendri dan Ujang Boran mengakui perbuatannya dan menyesali serta kedua terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
Kedua terdakwa itu kata Hendamen ditangkap aparat 23 April 2008 sekitar pukul 12.00 WIB ketika mereka secara liar melakukan penambangan di kawasan Desa Rantih. Keduanya melakukan penambangan liar pesis di areal yang berbeda dalam kawasan Desa Rantih, Kecamatan Talawi.
Modus terdakwa Wil Hendri dan Ujang Boran melakukan usaha penambangan liar tersebut dengan mempekerjakan Dodo, Hengki Saputra, Riki Saputra dan Adi Fatman dengan sistem membuat lobang tambang yang dikenal dengan Tambang Dalam. "Untuk setengah ton batubara yang berhasil ditambang, pekerja menerima masing-masing Rp30 ribu,"ujarnya.
Selanjutnya kata jaksa, dengan bermodalkan empat batang kayu ram, satu skop, dua gerobak dorong dan satu baling, untuk beberapa hari kerja, telah berhasil mengeluarkan 9 ton batubara. "Tapi belum sempat batubara itu terjual, Wil Hendri yang sudah dua tahun melakukan usaha tersebut ditangkap polisi,"ujarnya.
Menurut saksi ahli, Medi Iswandi, yang juga Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto, akibat penambangan batubara tanpa memiliki izin kuasa pertambangan negara telah dirugikan, akibat kedua terdakwa tidak membayar royalti. Usai jaksa membacakan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Novrida Diansari, menunda sidang Selasa (5/8) dengan agenda pembacaan vonis hakim. (adrianpress)

Pemilu 2009 Beda dari Pemilu Sebelumnya

Padang,DEPARTEMEN Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menggandeng Pemerintah
Kota Padang Malam Minggu (28/6) kemarin menggelar Randai Kreasi dalam
rangka Sosialisasi Pamilu 2009 di Lapangan Imam Bonjol Padang.
Kepala Pusat Politik dan Hak Asasi Depkominfo Ismail Camidu mengatakan
lewat pergelaran seni tradisonal diharapkan mangkus memasyarakatkan cara
baru dalam pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, yang jelas berbeda
dari pemilu sebelumnya.
"Jika sebelumnya cara yang dilakukan adalah dengan mencoblos salah satu
nama atau logo parpol, maka pemilu 2009 nanti dilakukan dengan memberi
tanda centang (check list) pada nama atau logo parpol yang dipilih,"
ujarnya.
Sosialisasi Pemilu 2009 sendiri dibuka secara resmi Wakil Wali Kota Padang
Yusman Kasim didampingi Kabid Inforkom Padang Veri Yasri dan Ketua KPUD
Padang Endang Mulyani. Yusman berharap masyarakat benar-benar memahami dan
mengerti tata cara pemilu 2009 yang akan datang.
Kegiatan sosialisasi ini semakin menarik masyarakat kota karena Depkominfo
mendatangkan artik lawak Jarwo Kwat disamping peregelaran grup Randai
Palito Nyalo dari Padang.
Ketua KPUD Padang Endang Mulyani berharap dengan adanya sosialisasi intens
tentang pemilu 2009 diharapkan partisipatif pemilih akan terus emningkat
dibandingkan masa pencoblosan yang lalu. "Tentu dengan ikutnya semua
komponen di pemerintahan memberikan sosialisasi, kita selaku penyelenggara
sangat terbantu, dan tentunya akan meningkatkan partisipatif pemilih pada
Pemilu 2009 nanti,"ungkap Endang. (adrianpress)

Bukittinggi Antisipasi Mewabahnya Flu Burung

Padang, DINAS Pertanian Kota Bukittinggi kembali mengantisipasi penyebaran virus
Flu Burung kepada manusia, sejak Jumat sampai Sabtu kemarin, pihak Dinas
tersebut telah memusnahkan 1.000 lebih unggas di Kelurahan Puhun Pintu
Kabun.
"Ini kita berlakukan untuk melokalisir penyebaran virus flu burung yang
ditemukan di sana,"ujar Ketua Tim Pemusnahan unggas terdampak flu burung
drh Elvi dihubungi Minggu (29/6).
Menurut dia pemusnahan unggas dilakukan setelah ditemukan ayam milik Sutan
Payuang Ameh,  warga  Puhun Pintu Kabun, mati secara mendadak selama tiga
hari berturut-turut.
Melihat kondisi itu, sipemilik, kata Elvi melaporkan ke Dinas Pertanian.
"Tim kita segera turun melakukan pengecekan, dari penelitian tim, ternyata
ayam tersebut positif terkena virus H5N1, dikuatkan hasil uji labor," kata
Elvi.
Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah yang tegas emngatakan  setiap
menemukan kondisi sepeeti itu, pihak terkait harus merelokasi lokasi
sampai radius 100 - 200 meter dari tempat ditemukannya unggas mati
mendadat. "Kemudian wajib dilakukan pemusnahan, sehingganya kami melakukan
pemusnahan,"ujarnya.
Saat dilakukan pemusnahan unggas warga, Elvi menilai eksadaran amsyarakat
akan bahya cukup tinggi terbukti ketika ungas dimusnhakan berjaland engan
lancar, bahkan warga terlihat pasrah saat ayam atau burungnya dibumi
hangsukan.
Seorang pemilik unggas dilokasi itu, Robert 34 tahun mengaku rugi akibat
pemusnahan tersebut,  tapi dia tak menolak karena sudah ada aturannya.
Padahal kata Rober pengusaha telur puyuh ini, ada 800 butir per hari
dihasilkan burung puyuhnya. "Memang sih diganti rugi, tapi tetap saja
nilainya tak sebanding, Namun mau diapakan lagi, karena pemusnahan ini
sudah diatur pemerintah dan untuk menghindari bahata lebuh besar
lagi,"ujarnya sembari mengaku ganti rugi yang diterimanya Rp 12.500 per
ekor.
Sekitar dua bulan lalu, kota wisata ini juga sudah pernah didera serangan
flu burung, terbukti ada tiga penderita suspect flu burung mendapat
perwatan intensif di RSUP M Djamil Padang. Tapi beruntung, ketiga
penderita itu bisa disembuhkan dan sekarang telah kembali beraktifitas.
(adrian press)

PT Semen Padang Support Recovery Aceh

Kapasitas 300 Ribu Ton per Tahun

PADANG,DIREKTURUtama PT Semen Padang, Drs Endang Irzal MBA Ak, tersenyum sumringah, saat menekan tombol sirine bersama Bupati Aceh Besar DR Bukhari Daud Med, pada peresmian pemakaian packing Plant (pengantongan) di Malahayati, Aceh Besar, Senin (23/6) lalu. Pembangunan Packing plant dengan total kapasitas 300 ribu ton pertahun ini, dimulai sejak Januari 2007 lalu. Pada Desember 2007 lalu, juga telah diresmikan packing plant Semen Padang di Ciwandan, Banten.

Menurut E Irzal, pembangunan packing plant ini Aceh ini merupakan upaya PT Semen Padang mensupport program recovery Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) . Keberadaan packing plant ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semen di Aceh, khususnya dalam pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah, perkantoran, sekolah dan infrastruktur lainnya. “Pemasaran Semen Padang di NAD cukup menggembirakan. Ini membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat Aceh pada Semen Padang,” ucap Irzal.

Bupati Aceh Besar, DR Tengku Bukhari Daud MEd, menyambut baik kehadiran packing plant PT Semen Padang. Dengan begitu, akan dapat mengatasi tingginya kebutuhan semen dalam upaya recovery Aceh pasca tsunami lalu. Selain itu juga akan memberi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar. “Saya minta pada warga di sekitar packing palnt ini untuk selalu mendukung dan menjaga investasi ini, karena juga akan berdampak pada perekonomian warga sekitar,” ujar Bupati.

Sebelumnya Kepala Proyek Packing Plant Aceh, Marhani menjelaskan, pembangunan packing plant Aceh dilatari keterbatasan pengeluaran semen kantong di packing plant Indarung dan Teluk Bayur. Sejalan dengan itu, tingginya kebutuhan semen untuk recovery Aceh pasca Tsunami lalu. “Proyek ini menyerap tenaga sekitar 300 tenaga kerja dimana 82 persen merupakan produk local,” ujarnya.

Dikatakan, proyek ini meliputi system pembongkaran semen dari kapal ke silo dengan kapasitas 500 ton per jam, system penarikan semen dari silo dengan kapasitas silo 6.000 ton dan system pengepakan dan pemuatan semen dengan kapasitas 120 ton per jam.

Pada kesempatan itu, Dirut Semen Padang menyerahkan 1.000 zak semen pada Bupati Bukhari, disaksikan Komisaris Utama PT Semen Padang Muzani Syukur, serta sejumlah direksi dan komisaris lainnya. Menurut Bukhari, bantuan ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah masjid. Penyerahan ini. (adrianpress)

Sembilan Parpol Tereliminasi di Sumbar

Padang,PLENO KPUD Sumtra Barat Rabu malam, dikatakan Kepala Divisi Sosialisasinya Husni Kamil Manik akhirnya mengeleminasi sembilan parpol baru dari keikutsertaannya pada Pemilu 2009 di Provinsi Sumbar.
"Dasar sembilan parpol itu kita eleminir dari keikutsertaan mereka pada Pemilu nanti, berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan KPUD se Sumbar, dimana malam kemarin telah kita putuskan pada pleno KPUD Sumbar,"ujar Husni dihubungi Kamis (26/6).
Menurut Husni, semua parpol tersebut saat dilakukan uji faktual KTA, ternyata tak mampu membuktikan KTA 10 persen yang kita random saat dilakukan verifiaksi faktual, terbukti banyak ditemukan KTA fiktif dan ganda alias nama berbeda orang sama.
"Temuan KPUD kabupaten dan kota sangat memiriskan, ada KTA Parpol yang pemiliknya tidak ada lagi, atau ditemukan pemiliknya tapi dia membantah dia menjadi kader parpol tersebut,"ujar Husni.
Padahal sebelumnya pada verifikasi kepengurusan parpol tingkat provinsi, KPUD Sumbar dikatakan Husni telah mencoret dua parpol dari 20 parpol yang diverifikasi KPUD, yakni PPB dan PDKB.
"Sekarang bertambah lagi tujuh, yakni, PNBKI,PPD,Partai Buruh, Partai Barisan Nasional, Partai Merdeka, Partai Pembahru Bangsa, dan PDPR,"beber Husni.
Selanjutnya kata Husni, putusan pleno KPUD Sumatra Barat hari ini (Kamis) dikirim langsung ke KPU Pusat untuk diberkas seluruh Indonesia, tentang parpol apa yang lolos ikut Pemilu 2009 nanti.
Di bagian lain, Kamis ini juga menurut Husni secara serentak KPUD kabupaten dan kota se sumbar melaksanakan ujian tertulis calon anggota Panwaslu Pemilu kabupaten dan kota se Sumbar.
"Kita menyerentakan dilakukan ujian tertulis untuk mengejar keterlambatan pembentukan panwaslu tingkat kabupaten dan kota,"jelasnya.
Sementara Ketua Pokja rekruitmen Panwaslu Kota Padang, M Danil, mengakui minat warga negara menjadi panwaslu sangat minim, padahal katanya pendaftaran sudah diperpanjang masa berakhirnya.
"Hari ini, hanya ada sembilan calon yang mengikuti ujian tertulis calon anggota panwaslu kota Padang,"jelasnya.
Terkait materi ujian, M Danil mengaku semuanya didatangkan dari Bawaslu Jakarta. "Kita di daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan ujian dan melakukan pengwasan terhadap proses ujian oleh calon peserta,"ujarnya usai pelaksanaan ujian tertulis yang berlangsung pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. (adrianpress)

Kajati Sumbar Bidik Dua Kepala Daerah

Padang, KEPALA Kejaksaan Tinggi Sumbar Winerdy Darwis mengatakan pihaknya sedang membidik dua kepala daerah diduga terakit tindak pidana korupsi. Kini katanya Kamis, tengah melakukan penyelidikan, dari laporan sementara terdapat dua kepala daerah menjadi target operasi Kejaksaan.
Penyelidikan untuk membongkar kasus korupsi kepala daerah tersbeut, Winerdy telah menurunkan tim penyelidikan ke lapangan dan dikatakanya dalam waktu dekat diumumkan siapa kepala daerah yang menjadi bidikan kejaksaan.
"Sabar dulu, tim lagi kerja, pokoknya pada waktu dekat ini kami beritahukan dan umumkan," Sementara, Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rabu (25/5) kembali menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah, dia yang ditahan tersebut, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Syahirudi Mar Assisten I Pemko Bukittinggi Yusmen.
Ditahannya Yusmen, menurut dia karena terlibat kasus dugaan markup sampai hari ini dari kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah menahan tujuh tersangka.
"Kemungkinan ada tersangka baru, belum tahu, kami masih sedang melakukan penyidikan, hingga kini baru tujuh tersangka," katanya.
Ia mengatakan tersangka terakhir yang ditahan kemaren Asisten 1 Pemko Bukittinggi, Posisi dia pada pengadaan tanah merupakan ketua tim negosiasi harga pembelian tanah.
Sementara enam tersangka lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi tahanan titipan pada LP Biaro, Wasdinata (mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan), Anderma (mantan Camat Mandiangin Koto Selayan), Asma Hadi (Kabag Hukum Pemko Bukittinggi), Erwansyah (Lurah Manggis Ganting), Unggul (staf Tata Pemerintahan Pemko Bukittinggi), dan Sarma Putra (mantan Sekretaris Lurah Manggis Ganting).
"Semua tersangka sesuai aturan akan menjalani masa penahan 20 hari dan masih bisa diperpanjang 20 hari lagi, sampai kita selesai menyiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan negeri," kata Syahirudi.
Kasus dugaan korupsi pembelian tanah oleh Pemko Bukittinggi ini tersebar di empat lokasi, yaitu di Manggih Ganting, Gulai Bancah, Talao (Bukittinggi) dan Kapau Kabupaten Agam dengan anggaran pembeliannya dibebankan pada APBD Bukittinggi tahun 2007 senilai total Rp9 milyar. (adrianpress)

Politisi Banci Kota Padang

Padang, TIDAK terasa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang akan segera ditabuh, berbagai tahapan telah mulai dilaksanakan KPUD Padang sebagai penyelenggara Pilkada tersebut. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, sampai akan dibukanya pendaftaran calon perseorangan pada 4 Juli mendatang.
Tapi, gebyar dan rasa keingintahuan masyaraklat terhadap siapa figur yang muncul masih sebatas omongan belaka, belum ada keberanian sang calon untuk menyatakan dia maju dan menebar visi dan misi si calon bersangkutan ke ranah publik.
Politisi banci, memang sedang melanda Padang jelang Pilkada tersebut, tak seperti daerah lain, yang jauh sebelum tahapan Pilkada daerahnya dilakukan, tebaran poster, baliho dan spanduk telah menyemarakan setiap sudut daerah itu, lihat di Jambi, Palembang atau daerah lain di Indonesia.
Ada apa di Padang, banyak analisis yang menyaksikan kurenah politikus lokal tersebut tersebut, misalnya ketakutan si calon jor-joran uang hanya sekedar mempublikasikan diri dan visi ke ranah publik, alasannya kepastian untuk diusung parpol, si calon masih meragukan. Atau yang agak bisa diterima akal sehat orang padang yakni cimeeh si padang, jika ada seorang calon berani mengusung publikasi diri ke ranah itu, justru dia menuai cimeehan publik.
"Alun apo-apolai lah sok manjanjikan nan indak ka mungkin," itu bisa mencuat di kedai-kedai tepat ranah publik mencurahkan uneg-unegnya.
Atau lebih parah lagi kalau tebaran spanduk dan baliho sudah di pasang, tahu-tahu gagal mendapatkan kendaraan politik, "liek lah sianu tu alun pasti alah sok-sok-an, akibatnya apa jadi calon di spanduk se lah inyo," itu sindiran lain yang akan muncul.
Antisipasi itu justru membuahkan politik wait and see, atau politik last minute tepat untuk mengantisipasi itu semua, sebut saja parpol besar yang mampu mengusung satu paket calonya, mereka lebih memilih diam dan lebih suka melakukan pergerakan underground.
"Bahaya kalau muncul, lalu isue tak sedap menerpa," itu omongan banyak elite politik di Padang.
Artinya apa, masyarakat baru akan bisa melihat figur calon berikut visinya, ketika si calon telah mendaftar ke KPUD pada 5-11 Agustus mendatang. Sebelum itu mungkin masyarakat masih mereka, kalau calon F, atau Dj, bahkan Y maupun H, visi dan misinya untuk Padang ke depan gimana. Tak ubahnya untuk kekinian masyarakat masih bak membeli kucing dalam karung. Ada sih yang berani mengatakan dia maju pada Pilkada, tapi itu justru terjadi pada kandidat perseorangan.
Namun masih bentuk spanduk dan visi serta misi singkat, misalnya Posko Calon Perseorangan H Mudrika atau Posko Imam, (Ibrihim -Murlis). Dari ocehan si padang, itu hanya sebuah kampanye untuk mempermudah mendapat dukungan masyarakat. "biaso tu untuk memudahkan mandapek fotocopy ktp,"oceh si padang yang lain.
Kalau budaya seperti ini diteruskan, maka tugas Panwaslu Pilkada Padang tertolong karena tidak perlu kerja keras untuk mencopot atau menurunkan atribut calon yang terpasang sebelum masuk masanya.
"Kalau mereka mendaftar artinya si calon bersangkutan telah mengerti dan setuju terhadap tahapan Pilkada Padang sendiri, maka masa kampanye ada waktunya, untuk itu mereka mesti patuh dan jangan coba pasang atribut dalam rangka sosialisasi diri setelah mendaftarkan diri ke KPUD, pasti kami tegur, turunkan atau copot,"ujar suara berkembang di Panwaslu Kota Padang.
Semua itu kembali berpulang kepada pemilih yang punya hak suara, siapa yang bakal pantas menjadi walikota dan wakil walikota Padang lima tahun kedepan.(adrianpress)

Konsumen Bisa Gugat PLN

Padang,KONSUMEN PLN di Sumtra Barat masih terus mengeluhkan pemadaman bergilir yang diterapkan pihak PLN wilayah Sumbar, selama satu jam setiap hari dibergai kawasan.
Tak hanya mengeluh mereka juga merasa dirugikan akibat pemadaman bergilir yang telah berjalan hampir dua bulan, sebab perangkat elektronik mereka banyak yang rusak.
Direktur Pengaduan konsumen Padang Consumer Crisis (PCC) Erison AW, menilai itikat baik PLN tak terlihat untuk mengatasi pemadaman bergilir sesegera mungkin telah menimbulkan keresahan dan kerugian di pihak konsumennya.
"Saya yakinkan, konsumen punya hak untuk menuntut kerugian akibat pemadaman bergilir tersebut, asal dilengkapi dengan bukti kerusakan yang absurd tidak di buat-buat,"ujarnya Jumat (27/6).
Pihak PT PLN membantah mereka lalai untuk mengatasi pemdaman bergilir yang berdampak negatif bagi konsumen, namun kata Humas PLN Sumbar Asril Khalis, akibat kemampuan energi pasokan dan semakin dangkalnya kondisi air permukaan Danau Maninjau dan Danau Singkarak telah membuat PLN tak maksimal mengatasi pemadaman tersebut.
"Kalau tidak kita terapkan pemadaman bergilir, dan tetap memaksakan PLTA Singkarak dan Maninjau beroperasi memenuhi beban puncak, justru dampaknya bakal lebih luas lagi bagi konsumen, misalnya pemadaman bergilir akan lebih panjang dari saat ini atau dapat saja padam total,"ujarnya.
Akibat lain pemadaman bergilir sehingga pihak konsumen, mendesak PT PLN wilayah Sumbar mengatasinya karena penghematan yang dimaksudkan dari pemadaman bergilir, justru menurut Ahmad Rais tidak mengurangi tagihan di pihak konsumen.
"Malah pembayaran rekening pasca pemadaman bergilir ini terus membengkak,"ujarnya pada saat PT PLN mengadakan sosialisasi dengan kalangan Majelis Ulama se Sumbar kemarin.
Hendri Nofri Gator, aktifis Pemuda Muhamaddiyah Sumbar, juga mengatakan sejak terjadinya pemadaman bergilir menimbulkan kerugian pada jasa elektronik. "Pemadaman bergilir memicu komputer jadi rusak," katanya yang punya usaha jasa rental komputer.
GM PLN Wilayah Sumbar, Hudiono MT, menerima semua keluhan konsumen Sumbar, dia meminta konsumen untuk cek and ricek terhadap bukti pembayaran rekening listrik bulanannya.
"Pada bukti pembayaran tagihan listrik pelanggan ada stand atau Kwh meternya, jika terjadi perbedaan pembayaran sedikit masih normal, tetapi kalau selisihnya terlalu besar silahkan komplein ke kami," katanya.
Selain itu keluhan pengguna elektronik, Hudiono mengakui karena standarisasi teknologi PLN yang masih rendah, maka kontrol saat pemadaman bergilir belum mampu menahan kerusakan pada barang elektronik konsumen di rumah maupun di tempat usaha.
"Mohon memaklumi kondisi yang ada, kebijakan pemadaman tak lain satu upaya untuk penghematan, karena beberapa pembangkit masuk tahap pemeliharaan, serta air permukaan danau Manainjau dan Singkarak yang semakin dangkal dari ambang batas normal," katanya.
Selain itu, pihak PLN pada dialog dengan kalangan ulama Sumbar meminta ulama berperan mensosialisasikan hemat listrik di tengah umat. "Saya yakin kalau ajakan ini disuarakan ulama, umat akan makin cepat mencerna dan memahaminya," ujarnya.(adrianpress)

Miskin tak Tumpulkan Kecerdasan

Padang, TIDAK selamanya hidup miskin menumpulkan kecerdasan anak keluarga miskin, terbukti pasca pengumuman penerimaan mahsiswa lewat jalur PMDK , di Sumbar banyak siswa miskin yang lulus penyaringan tersebut.
Seperti Lukmanul Hafiz, siswa dari keluarga miskin berprestasi asal SMA 1 Padang diterima sebagai mahasiswa unadangan Universitas Andalas, dan Ari Wijaya (18), siswa miskin yang diterima di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unand, mereka nyaris gagal mengagapi asa menjadi mahasiswa di univeritas ternama.
Pasalnya dua siswa undangan ini terkendala uang pendaftaran yang mesti dibayarkan, sementara orang tua dua siswa ini tak berdaya untuk memenuhinya. Tapi, asa dua siswa itu kembali bersinar, setelah Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi menjanjikan membantu, tidak hanya dua siswa itu tapi semua calon mahasiswa dari keluarga miskin yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) Favorit.
Menurut Gamawan, sejak dua tahun lalu pihak pemerintah provinsi telah memberikan bantuan dana bagi siswa miskin yang lulus PTN favorit. Untuk mendapatkannya kata Gamawan siswa yang lulus PTN favorit harus segera melapor ke pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.
"Setelah itu pihak pemko dan pemkabnya, mengeluarkan rekomendasi ke Pemprov Sumbar. Dasar ini, pemprov melakukan verifikasi dan mencairkan dananya.
Saya minta dinas pendidikan menginventarisir berapa jumlah yang lulus ke PTN favorit tahun ini. Apabila jumlahnya membeludak, kita ajukan dana tambahan pada perubahan APBD Sumbar 2008 ke DPRD,” ujarnya.
Selain itu, Gamawan juga mendesak Bupati dan Walikota se Sumbar ikut urung rembuk mengatasi masalah terkendalanya siswa miskin masuk PTN. "Pak Bupati dan Pak Walikota juga harus ikut membantu kondisi ini, pokoknya jangan ada siswa miskin yang diterima di perguruan tinggi negeri urung masuk,"ajak Gamawan.
Tapi, sepekan lalu, Walikota Padang H Fauzi Bahar secara spontan mengucurkan bantuan pribadi berbentuk zakat hartanya kepada Ari Wijaya yang diterima dijalur PMDK pada Fakultas Elektro Unand.
Tak hanya bantuan uang, Fauzi Bahar juga mengangkat Ari sebagai anak angkatnya.
"Saya tak ingin Ari urung menggapai cita-citanya terutama niat luhurnya ingin bantu ibu dan dua adik setelah ia berhasil tamat kuliah dan bekerja,"ujar Fauzi.
Sementara Lukmanul justru tak menunggu lama mendapatkan donatur untuk meringankanya biaya pendaftaran ke Unand yang terkahir 2 Juli nanti. "Alhamdulilah banyak donatur yang murah hati membantu saya untuk masuk ke Unand, bang, "ujarnya singkat.
Ari dan Lukmanul hanya sebuah kasus kemiskinan, ketiadaan dana, telah membuat mereka hampir putus asa, untung banyak dermawan dan responsifnya pemerintahan di Sumbar. "Kalau tidak dibantu pak Wali, mungkin saya bantu ibu jualan keliling, bang, dan memendam niat untuk bisa menjadi orang,"ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur menyebutkan, mengatasi kendala bantuan untuk biaya masuk siswa miskin ke perguruan tinggi favorit adalah keterbatasa anggaran, Akibatnya Diknas Sumbar memberlakukan seleksi terhadap siswa miskin yang lulus itu.
Selain itu, dana yang dianggarkan baru bisa cair setelah siswa tersebut kuliah. ”Jadi, banyak prosedur yang harus mereka lalui. Bantuan dicairkan setelah mereka jadi mahasiswa, kondisi mendesak sekarang, mohon mereka mencari jalan lain, nanti kita ganti” jelasnya.
Menurut data di Diknas Sumbar untuk tahun ini Pemprov mengalokasikan beasiswa bagi 75 mahasiswa dengan besaran Rp12 juta per orang setiap tahunnya. "Itu sudah jauh meningkat dibandingkan tahun 2007 yang baru hanya 24 mahasiswa,"ujar Bus.
Syarat dapat beasiswa tersebut, yaitu siswa miskin yang diterima pada enam universitas ternama di Indonesia di antaranya UI, ITB, IPB, UGM, UIN dan Unand. "Bantuan ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa,"jelasnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, membidangi pendidikan, Irdinansyah Tarmizi mendesak Diknas Sumbar untuk secepatnya mengajukan usulan tambahan. "Kalau memang dananya sudah ada jangan dipersulit dengan aturan birokrasi lagi, atau jangan menyarankan siswa itu berutang dulu, mana ada orang mau pinjamkan duit untuk orang miskin, aneh,"ujar Irdinansyah kecewa.
Sebaiknya, kata Irdinansyah, Kepala Dinas Pendidikan Nasional saja yang meminjam uang untuk bantu siswa miskin mendaftar ke Perguruan Tinggi favorit. "Akan lebih mudah dan dipercaya orang,"ujar Irdinansyah keras.(adrianpress )

Jangan Pernah Menyerah

Padang, 24 Juni 2008
Banyak sudah liku kehidupan kita lewatkan
Tak jarang kita menjumpai prilaku yang tak seusai hati nurani
Tapi itu bukan halangan untuk kita tetap steguh batu karang
Jangan pernah emnyerah kawan, untuk menatap masa depan
Selamat berjuang menuju asa nan gilang gemilang....

Mirwan : Saya Menjalankan Tupoksi

Padang,Sebelum digiring aparat Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Mirwan Pulungan mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat, saat ini menjabat Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar berujar kepada pers bahwa ia hanya menjalankan tugas dan fungsinya selaku kepala Bappeda.

Mirwan Pulungan dijadikan tersangka calo anggaran dan melakukan penyauapan anggota DPR RI saat menjabat Kepala Bappeda untuk memuluskan usulan anggaran bantuan bencana alam buat kabuapten baru pemekaran dari kabupaten induk Pasaman.

"Apa yang saya lakukan atas perintah pak Plt Bupati Pasaman barat Zambri,"ujarnya singkat dan mengaku uang Rp 150 juta amsuk ke rekeningnya dan diserahkan ke konsultan yang akan mengurus pencairan dana bantuan bencana alam tersebut.

Sementara Plt Bupati Zambri yangs aat ini menjabat Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar, telah lebih dulu seminggu dijebloskan aparat kejaksaan ke hotel predeo LP Muaro Padang sebagai tahanan titipan.

Sikap Kejaksaan Tinggi Sumbar sangat antusias untuk membongkar kasus calo anggaran bantuan bencana alam, terus berlanjut, setelah Zambri seminggu lalu, Selasa (24/6), giliran mantan Kepala Bappeda Pasaman Barat yang saat ini menjabat Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar Mirwan Pulungan ditahan jaksa di LP Muaro Padang.

Penahanan Mirwan dilakukan setelah jaksa penyidik melakukan pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB di ruang pidana khusus Kejaksaan Tinggi bilangan Raden Saleh Padang, menurut Humas Kejati Koswara SH, Mirwan diduga kuat melakukan praktek percaloan anggaran yang merugikan keuangan negara Rp 150 juta. Sekitar pukul 18.18.50 Mirwan digiring petugas ke LP Muaro .

"Penahanan sudah sesuai mekanisme penyidikan sebuah kasus korupsi dan berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku,"ungkap Koswara.

Mirwan digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan Tinggi dikawal dua petugas kejaksaan, untuk selanjutnya dibawa menuju LP Muaro Padang sebagai tahanan titipan kejaksaan.

Mirwan saat digiring menuju mobil tahanan tak berkomentar banyak, dia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan berharap kebenaran berpihak kepadanya pada persidangan nanti.

Mirwan didesak pers sebelum masuk mobil tahanan, mengakui menerima uang melalui rekeningnya senilai Rp150 juta mempercepat pengusulan dana bencana alam dari pusat untuk segera dicairkan.

"Saya menerima uang tersebut dari Ujang Restu atau Haji Saparuddin senilai Rp150juta, uang tersebut langsung saya setorkan kepada konsultan," katanya.

Tapi, Mirwan enggan memberikan keterangan siapa konsultan yang menerima uang senilai Rp150 juta tersebut. "Tidak etis kalau saya katakan namannya, nanti melalui pengacara saya ditanya," ujarnya.

Ia menegaksan pemberian dana kepada konsultan tersebut merupakan perintah atasannya, yaitu Plt Bupati Pasaman Barat waktu itu.

"Saya hanya melaksanakan tugas,sesuai dengan Tupoksi dan semuanya saya serahkan kepada konsultan," kilahnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Winerdy Darwis mengatakan, baru Zambri dan Mirwan yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita secara pelan-pelan akan terus mengungkap kasus ini, bisa dimulai dari penyuap nanti kita akan melakukan pengembangan sampai kepada orang yang disuap," terangnya.

Winerdy mengatakan, orang yang disuap tersebut adalah calo di DPR RI yang bertujuan untuk segera mencairkan dana bantuan bencana alam tahun 2004.

"Kita sudah mengantongi nama orang tersebut, tapi kita akan melakukan secara pelan-pelan untuk memberantas kasus korupsi, tinggal menunggu waktu," ujarnya.

Terkait kasus penyuapan menurut Winerdy, kedua tersangka bisa diancam Pasal 12a UU No 31/1999 dengan ancaman penjara masimal 20 tahun. (adrianpress)

Walikota Marahi Anggota FPD di Paripurna DPRD Padang

Padang,TIDAK ada seorang pun menyangka, rapat paripurna DPRD Kota Padang tentang Penyampaian Jawaban Walikota, terhadap pandangan umum anggota dewan menyangkut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2007, Jumat (25/4) siang, berubah menjadi tumpahan kemarahan Walikota Padang Fauzi Bahar.
"Siapa yang menghina asmaul usnah, maka tunggulah laknat Allah,"ujar Fauzi Bahar saat memberikan pidato jawabannya di podium terhormat ruang sidang utama DPRD Padang.
Kemarahan Fauzi Bahar terkait pandangan anggota DPRD pada paripurna sebelumnya yang memberikan kritikan terhadap kegiatan keagamaan lomba membaca asmaul usnah secara klosal yang meraih rekor Musium Rekor Indonesia (Muri) bertepatan dengan pelaksanaan ujian nasional.
Kritikan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat Zulherman Dt Bagindo Sati di depan sidang paripurna DPRD Kamis (24/5) tentang pandangan umum anggota DPRD terhadap LKPj Walikota Padang tahun 2007.
Saat itu, Zulherman mempertanyakan korelasi pelaksanaan lomba asamaul usnah bagi kemajuan kota, sembari dia menyampaikan titipan pertanyaan rakyat tentang hapal atau tidaknya walikota dengan asmaul usnah.
"Anda, datuk mestinya tauladan, sebab datuk di minang adalah tempat belajar paman dan kemenakan,"ujar Fauzi. Pada catatan jurnal nasional, saat tumpahan kemarahan tersebut ada 17 kali Fauzi Bahar menyebut nama Zulherman.
Fauzi menumpahkan kemarahannya sampai adzan Ashar berkumandang, dia mendesak anggota DPRD dalam menyampaikan kritikan, hendaknya beretika. "Selaku wakil rakyat jangan kencingi forum terhormat ini lewat penyampaian kritikan yang tak beretika,"ujar Fauzi.
Sementara dari 45 jumlah anggota DPRD, yang hadir sebanyak 38 orang saat walikota menumpahan kemarahannya hanya bisa diam, sekali-kali mereka sibuk mengutak atik handphone seperti mengoperasikan SMS nya.
Zulherman yang sebagai Sekretaria Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris DPD Partai Demokrat Kota Padang, saat walikota menyerang balik, dia terlihat tersenyum, sekali-kali meneguk air mineral yang ada pada meja di hadapannya.
Situasi berbeda justru terlihat pada kepala dinas di lingkungan Pemko Padang yang duduk di balkon atas ruangan paripurna. Mereka begitu mendengar Fauzi Bahar menceramahi anggota DPRD, acap kali bertepuk tangan memberikan dukungan kepada pimpinannya.
Beruntung, tumpahan kemarahan itu berhenti setelah interupsi ketua Fraksi PPP DPRD Padang Sabaruddin Herman S.Sos. Dia mengatakan walikota telah lari dari subtansi paripurna.
Ketua DPRD Hadison menerima interupsi tersebut dan minta saudara walikota kembali ke pembahasan awal. namun adzan Ashar berkumandang, pimpinan pun meminta sidang paripurna diskors selama 20 menit, dan paripurna lanjutan baru selesai sekitar pukul 17.30 WIB hari itu.
"Baik juga untuk menetralisir emosi saya,"ujar Fauzi.
Zulherman dihubungi jurnal nasional Sabtu malam mengaku terkejut dengan serangan balik yang disampaikan Fauzi Bahar, dia tak menyangka kalau Fauzi Bahar seperti itu. Dan menurut Zul, walikota saat menyampaikan jawaban, sangat jauh dari konteks yang ia pertanyakan, malah lebih menjurus kepada pelecehan pribadinya.
"Saya hanya senyum-senyum saja dan silahkan rakyat menilai bagaimana walikota tersebut,"ujarnya.(adrianperss)

Independensi Ditentukan Politik

BANYAK sudah lembaga independen yang dibentuk di negara ini, sebut saja KPK (komisi Pemberantasan Korupsi), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Permilihan Umum) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta lain sebagainya.
Lembaga ini dibentuk untuk berjalan pada rel independen, sebuah hal yang rumit rasanya kecuali KPK, marwah independensi itu melekat di individu mereka yang duduk di lembaga tersebut. Pasalnya mereka duduk di lembaga itu dan digaji oleh uang rakyat, dipilih oleh lembaga politik nan beraneka macam warna dan tabiat.
Beruntung KPK yang berani mengkandangsitumbinkan salah satu angota lembaga yang memilihnya, (Al Amin Nasuition), sehingga statment skeptis tentang lembaga itu terdelete sat itu juga.
Pertanyaanya, apa mungkin independensi terujud, ketika bersentuhan dengan orang yang memilihnya, untuk sementara bisa, melihat bukti kasus KPK. Tapi bagaimana dengan KPU, Bawaslu yang note bene pelaku utama penyelenggara jalannya politik negara ini pada 2009 nanti.
Sebut Pemilu dan Pilpres, kedua lembaga itu awaknya. Mungkinkah independen ini punya syiar ketika yang diawasi nanti adalah lembaga tempat orang-orang yang memilihkannya sehinga mereka punya fasilitas selama masa keanggotaannya.
Mereka bisa beralasan independen profesional dan proporsional. Tapi anak negeri akan meragukan independensi itu akan tercipta dan terimplementasi di lapangan. Atau kah itu hanya tanggapan pesisimistis dari penduduk negeri ini.
Saya, hari ini Rabu (16/4), kemarin menjalankan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota Panwas Pilkada kota Padang 2008. Penguji saya adalah anggota DPRD Padang, yang notebene punya background politik macam-macam, sebut PKS, Golkar, PAN, PD, PPP dan PBB.
Kami dijejali pertanyaan soal independensi tadi, termasuk bagaimana mengatakan tidak kepada calon yang selama ini saya kenal baik.
Terus terang ada dilematis yang saya hadapi kala menjawab cercaan pertanyaan tersebut. Namun secara diplomatis, karena saya belajar juga sedikit-sedikit soal jawaban diplomatis saya katakan.
"Independensi tak menabukan atau memutus hubungan baik yang terbina selama ini dengan siapa pun. Tapi saat berada di lembaga yang menghendaki itu, jangankan kawan, istri dan anak sekali pun bersalah, saya akan katakan itu salah meski langit runtuh dibuatnya,".
Para penguji pun tersenyum, soalnya anggota dewan terhormat tersebut selama ini sangat hapal kurenah saya. Dan senyumnya itu apakah puas dengan jawaban saya atau hanya sekedar cemoohan, saya pun tak mampu menginterprestasikannya.
Usul saya gini, kalau memang kita mencari anggota sebuah lembaga independensi, maka yang menentukan dan memilih mesti sebuah lembaga independen terakreditasi diakui kridebelitasnya.
Namun keraguan lain muncul, apakah ada lembaga independensi di negara ini???, mohon kiranya pembaca sumbang saran untuk ini. (terima kasih)

Markup Pembelian Tanah Disidik Kejari

Padang,KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Bukittinggi, Syahiruddin Mar, dihubungi jurnal nasional Minggu (13/4), mengakui pihaknya meningkatkan dugaan pengelembungan (mark-up) harga pemberlian tanah masyarakat oleh Pemko Bukittinggi ke tahap penyidikan.
Dia.menerangkan kasusu itu ditingkatkan ke penyelidikan, setelah jajaranya, menemui unsur melawan hukum. "Ini kami peroleh dari hasil operasi intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) selama satu bulan,"katanya.
Berdasarkan laporan intelejen ini, dikatakan Syahiruddin, dia meningkatkan kasus pembelian tanah seharga Rp 9 miliar dengan APBD Bukittiinggi 2007, ke tahap penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.01/N.3.11/FD.1/04/2008 tertanggal 10 April 2008.
"Senin ini, para saksi terkait akan kembali dipanggil,"jelasnya.
Syahiruddin sendiri tak menapik kalau saksi yang akan dipanggil itu pernah juga dimintai keterangan terkait kasus dugaan pengelembungan harga tersebut.

"Iya sebagian saksi ada yang sudah kita mintai keterangan, tapi pada tahapan penyidikan ini nantinya mereka menandatangani berkas berwarna merah muda, sebelumnya hanya kertas biru"ujarnya.
Pihak Kejari pun telah melakukan audit bekerjasama dengan BPKP terhadap pembelian tanah rakyat oleh Pemko. "Ini kita lakukan untuk mengetahui seberapa besar kerugian negara akibat pembelian tersebut,"katanya yang mengakui masih dalam penghitungan BPKP.
Menurut dugaan pihakKejari, tanah warga dibeli Pemko Bukittinggi melalui anggaran APBD 2007 pada kawasan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) dan di kawasan di Talao dan Kapau, Kabupaten Agam.
"Pembelian, semua tanah tersebut mengabiskan dana Rp 9 miliar,"jelasnya.
Syahiruddin tak mau main-main untuk mengungkap dugaan penggelembungan pembelian tanah tersebut. Pasalnya, kasus ini selain mendapat perhatian publik, dikatakannya, juga dimonitor Kejaksaan Agung dan KPK.
Kasus dugaan mark-up pembelian tanah terungkap akibat ditemukan selisih harga yang diperoleh pemilik tanah dengan harga yang dibayarkan Pemko.
Seperti tanah di Kelurahan Manggih Gantiang, Bukittinggi, pemilik mengaku menerima uang Rp125 ribu per meter persegi, sementara harga yang dibayarkan pemko Rp225 ribu per meter persegi.
Tak hanya itu bobrok pembelian semakin terkuak setelah ada warga mengaku menerima uang penjualan tanah sebesar Rp150 ribu per meter persegi. Padahal dana dikucurkan Pemko untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp250 ribu.
Dari data jurnal nasional, pada tahap penyelidikan lalu, pihak kejari sendiri telah meminta keterangan pejabat yang terlibat proyek pembelian tanah masyarakat, mulai perangkat kelurahan dan kecamatan termasuk Sekdako Bukittinggi sendiri.(adrianpress)

Pilkada Sawahlunto Menghitung Hari

PADANG,EMPAT puluh tiga hari lagi genderang demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Sawahlunto bakal ditabuh, Tiga pasang calon termauk Walikota Amran Nur dan Wakil Walikota fauzi Hasan bakal bertarung memperebutkan 37.907 Suara yang tersebar pada empat kecamatan yakni Kecamatan Silungkang, Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi.
"Kecamatan Talawi bakal jadi rebutan kandidat karena suara terbesar berada di situ,"ujar anggota KPUD Fira Hericel, S. Sos dihubungi jurnal nasional Minggu (6/4).
Tak hanya KPUD yang disebutkan, pihak Polres kota ini juga telah emnggelar simulasi pengamanan Pilkada di kota arang tersebut.
Menurut Kapolres AKBP Ansyori Arifin, dia mengerahkan duapertiga kekuatan polisi di kota tersebut.. Bahkan saat kampanye dan pencoblosan pihak Kapolres sudah minta pasukan BKO dari Polda Sumbar.
"Konsekuensi demokrasi, sebenarnya proses pengamanan tanggung jawab bersama, tapi kami tak mau lengah dan telah minta tim sukses kandidat maupun amsyarakat untuk sama-sama menjaga demi Pilkada berlangsung baik dan kondusif,"jelasnya.
Menjaga situsia kota tetap kondusif, Ansyori meyakinkan akan mengerahkan seluruh kemapuan maksimal anggotanya. Juga minta bantuan tambahan personil ke Polda Sumbar.Perhitungan saat ini pihak polisi mengerahkan dua pertiga kekuatan Polresta.
"186 personil kita siapkan untuk pengamanan tersebut. Sedangkan untuk pengamanan kampanye dan pada waktu pelaksanaan pemilihan, saya akan minta bantuan ke Polda Sumbar sebanyak satu pleton Dalmas dan satu pleton Brimobda,"jelasnya.
Sementara itu, deklarasi damai dan kampanye pasangan calon Wako dan Wawako dilaksanakan pada Kamis (10/4) mendatang, selain dua pertiga anggota Polresta juga akan dibantu dengan kompi siaga dari Polres tetangga yaitu Polres Solok, Polres Sijunjung dan Polres Tanahdatar.
Data pemilih yang dikeluarkan KPUD Sawahlunto, disampaikan Fira, untuk Kecamatan Silungkang jumlah pemilih sebanyak 6667 pemilih, 3244 pemilih laki-laki dan 3423 pemilih perempuan, kecamatan Lembah Segar terdapat 8699 pemilih yang terdiri dari 4190 pemilih laki-laki dan 4509 pemilih perempuan, Kecamatan Barangin 11253 pemilih yang terdiri dari 5416 pemilih laki-laki dan 5837 pemilih perempuan dan Kecamatan Talawi 11288 pemilih yang terdiri dari 5497 pemilih laki-laki dan 5791 pemilih perempuan.
"Total pemilih yang telah terdaftar di kota Sawahlunto ini adalah 37907 pemilih,"terangnya.
KPUD juga telah embagi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kecamatan Silungkang 16 TPS, kecamatan Lembah Segar memiliki 27 TPS, kecamatan Barangin memiliki 29 TPS dan yang terakhir kecamatan Talawi sebanyak 29 buah TPS.
"Jumlah TPS total pada Pilkada ini 101 TPS,'ungkapnya.
Saat ini kita sedang memfinalkan louncing deklarasi damai pada Kamis mendatang di samping kelengakpan syarat tak pernah dipenjara untuk anggota KPPS.
Sementara pembuatan surat suara untuk Pilkada masih proses kliring gambar. "Kami menargetkan semua urusan logistik selesai minimal 1 minggu menjelang pemilihan dan sudah bisa di distribusikan,"ungkap Fira.
Sementara di Kota Padang, buntut revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah daerah dimana calon incumbent harus mundur, disikapi Walikota OPadang Fauzi Bahar dengan positif. "Saya siap mundur sebagai konsekuensi penghormatan saya pada hasil revisi UU 32/2004 tersebut,"ucap Fauzi Sabru malam.
Senada dengan Fauzi, Wakil walikota Yusman Kasim dihubungi terpisah, juga mendukung incumbent mengundurkan diri. "Semangat revisi UU 32/2004 kan untuk kenetralan Pilkada, saya siap mundur pada saat deklarasi pencalonan nanti,"ujarnya. KPUD Padang menargetkan Pelaksanaan Pilkada di kota ini 29 Oktober 2008. "Masih belum ada perubahan jadwal,"ujar Ketua KPUD Endang Mulyani.
Sementara Walikota Pariaman Mahyuddin, juga legewo untuk mundur dari jabatan sekarang ketika maju sebagai calon walikota. "Harus patuh dong, mundur untuk menang,"ungkapnya singkat sambil tersenyum.(adrianpress).

Sumbar Diterjang Flu Burung

PADANG, MERUYAKNYA kasus flu burung di Provinsi Sumbar menyusul ditetapkan satu pasien positif flu burung, Alifa Qansa, 1 tahun 11 bulan, dan dua pasien suspect Etriani 29 tahun dan Afifah 2 tahun. membuat Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi menegur dan meralat pernyataan Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Sumbar Edwardi, pasalnya Kadisnak inisebelumnya, menyebutkan Sumbar bebas flu Burung.
"Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, 2007 memang iya, tapi sekarang awal 2008 saja sudah tiga pasien terkena virus itu dan 1000 ekor unggas di tiga daerah di musnahkan,"ucap Gamawan Fauzi kepada pers Sabtu siang.
Dibagian lain Gamawan Fauzi sendiri telah merespon cepat gejala yang tak baik ini di Sumbar. Dia menggelar rapat mendadak dengan seluruh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan se Sumbar Jumat kemarin di Padang. "Status Sumbar siaga flu burung,"ucapnya
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said S.Sos menilai, merebaknya aklsus fl;u burung bagi Sumbar bukan hal baru, dia medesak instansi terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan untuk cepat tanggap mengantisipasi penyebarannya.
“Satu kasus muncul jangan dianggap biasa tapi harus segera bertindak. Pemusnahan ternak yang terinfeksi virus sudah tepat dilakukan. Kalau memang itu usaha yang mendukung ekokomi masyarakat, maka harus diberikan kompensasi ganti rugi yang layak,” ujarnya.
Menurut Zul, antisipasi flu burung menyerang manusia jangan terkendala karena dana. Dia menyatakan anggaran bisa disiasati seperti mengajukan pada perubahan APBD Sumbar 2008.
Sementara pasca Afifa Qansa positif flu burung, pihak RSUP M Djamil Padang masih menunggu hasil uji sampel darah dua pasien suspect lainnya yang dirawat di ruangan Isolasi Penyakit Dalam lantai III rumah sakit tersebut.
"Kami masih menunggu hasil detail pemeriksaan sampel darah dari depkes Jakarta,"ucap Kabid Pelayanan Medik dr Irayanti.
Irayanti juga menjelaskan p0erkembangan dua pasien supect Etriani dan Afifah, menurut dia, khusus Etriani kondisinya terus membaik dan hasil Rapid test awal pasien ini memang menunjjuukan gejala negatif flu burung. "Itu sebabnya Etriani tak di infus, cuma dirawat inap saja di ruangan tersebut, smabil menunggu kepastian uji sampelnya,"jelas Ira.
Untuk Afifa, Ira menerangkan terjadi penurunan suhu tubuh dari semula dirawat mencapai 39 derajat Celsius, sekarang turun menjadi 37 derajat Celsius. "Tapi dia masih menderita batuk namun tidak lagi diiringi sesak nafas. Sedangkan jumlah leukositnya juga kembali normal.Membaiknya kondisi pasien, dapat dilihat dari suhu tubuhnya, menderita batuk atau sesak nafas serta jumlah leukosit. Leukosit yang normal mencapai 900 hingga 1000 leukosit sedangkan kejang-kejang sebenarnya bukan merupakan gejala flu burung, namun hal tersebut dapat terjadi diakibatkan karena kondisi tubuh yang semakin lemah,” ujarnya.
Sedangkan pasien positif flu burung Alifah Qassa, Irayanti mengakui kondisinya cendrung membaik, namun berat badan pasien ini menurun drastis, ini diakibatkan saat awal pemeriksaan, Afifah sempat melakukan puasa. Sekalipun dinyatakan positif, Alifah masih terus menjalani pemeriksaan PCR (Polimerace Chain Reaction).
"Melihat kondisinya terus membaik, kemungkinan untuk sembuh dari penyakit ini tidak tertutup. Di perkirakan hasil pemeriksaan PCR akan keluar minggu depan,"jelasnya.(adrianpress)

PH Tersangka Korupsi Ditahan Jaksa

PADANG,KEJAKSAAN Negeri Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, usai salat Jumat (4/4), menahan penasehat hukum (PH) tersangka dugaan korupsi pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Mentawai, Manatap Amberita 43 tahun.
Penasehat hukum tersebut ditahan jaksa setelah diciduk Jumat dinihari di sebuah Hotel di Padang, Sumatera Barat. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Undang Mangopal SH, penasehat hukum itu, ditetapkan sebagai tersangka sejak dini hari tadi dan ditahan siang ini.
"Dia kita sangkakan menghalang-halangi penyidikan jaksa terhadap klienya Asneil Amberita, staff pada Dinas Kimpraswil Mentawai yang diduga terlibat korupsi dana perbaikan jalan dan jembatan tahun 2005 sebesar Rp 2,5 miliar,"ungkapnya.
Undang menerangkan, pihaknya Kamis kemarin menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Asneil, tapi setelah ditunggu yang bersangkutan tidak datang.
Akhirnya pihaknya menurut Undang, menciduk PH Asneil tersebut. Tak sampai satu jam tersangka Asneil datang menyerahkan diri. "Setelah kita tanya ke tersangka, ternyata dia dilarang penaseheat hukumnya untuk penuhi panggilan jaksa, tak pikir panjang lagi malam itu juga si penasehat hukum, kita tetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menghalang-halangi penyidikan dengan ancaman 3 tahun penjara,"jelasnya.
Tersangka Manatap sendiri diperiksa marathon dari dinihari oleh Kasi Pidsus Kejari Nofriandri SH di ruangan 49 Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar.
Sebelum digiring aparat kejaksaan, Undang sempat berdoa dan makan siang, ketika keluar menuju mobil tahanan kejaksaan yang akan mengantarkannya ke LP Muaro Padang, dia membantah semua sangkaan pihak kejaksaan.
"Tidak benar, saya menghalang-halangi pemeriksaan, saya hanya membela klien saya yang tidak bersalah,"jelasnya.
Bahkan, Udnang mengaku penahanan yang dilakukan kepadanya belum diketahui istri dan anaknya di Jakarta. "Tolong pak, saya tak terima ini. Saya sudah lapor ke Persatuan Advocat Indonesia (peradi), kemana nurani advokat Indoensia kalau membiarkan saya ditahan,"ungkapnya dengan menangis di bawah pengawalan ketat petugas jaksa.
Tapi, pihak Kejaksaan Negeri Tua Pejat tak bergeming, Undang bahkan siap menghadapi apapun upaya yang dilakukan Manatap. "Silahkan mau melakukan pra peradilan atau mengadu ke Peradi kita siap menghadapinya,"tegas Undang.
Setengah jam pasca Manatap dilarikan ke LP Muaro Padang, Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar didatangi Pengurus Peradi Cabang Padang. Kehadirannya untuk mempertanyakan perihal penasehat hukum diciduk dan ditahan jaksa.
"Kami ingin mendengar alasan apa yang digunakan pihak kejaksaan menciduk dan menahan seorang penasehat hukum,"ujar Pebrinaldi SH, fungsionaris Peradi Padang, singkat.(adrianpres)

Sikuai Island Nan Eksotik

PADANG,DUNIA kepariwisataan Padang ibukota Provinsi Sumatera Barat cukup punya banyak pilihan, mulai pantai, pergunungan maupun tempat bersejarah, bahkan kota tua daerah ini juga punya.
Pulau Sikuai ajang wisata pulau yang akan menyapa pelancong dengan sapaan suara gemercik air ombak di hamparan pasir putih.
Pulau Sikuai tak sekedar menyajikan pemandanganan eksotik bagi peloncong, namun pulau ini juga mengkaloborasi pemandangan indah jejeran bukit barisan, du daratan pulau Sumatera bisa id saksikan dari pulau ini.
Pulau Sikuai terletak di Teluk Bungus, sekitar 27 Kilometer arah Selatan pusat Kota Padang, cuma butuh 20 menit dari Pelabuhan Samudra Bungus dengan speed boat.
Bahkan peloncong tak perlu cemas akan keterbatasan alat transportasi, sekarang dermaga Cafe AW Padang siap membawa turis ke pulau tersebut.
Bahkan pulau seluas 40 hektar tersebut, sekarang ini telah menjadi icon resort bahari andalan Kota Padang.
Untuk pergi ke sana sangatlah mudah dan cepat. Anda bisa berangkat melalui kapal cepat yang disediakan Dermaga Wisata Bahari di Jalan Batang Arau.
Dari sini melewati lautan lepas ke Pulau Sikuai hanya membutuhkan waktu 20 sampai 45 menit. "Eits, sebelum anda berangkat menuju Pulau Sikuai tentu bisa mengisi perut dulu di AW Resto. Lidah anda akan dimanjakan aneka sea food. Mulai dari udang, ikan hingga lobster. Sambil menikmati makan yang disajikan, anda bisa melihat aktivitas nelayan sepanjang Pelabuhan Muara
atau hijaunya Gunung Padang yang dilerengnya bermukim penduduk kota,"ungkap Andi, pelayan di AW Resto.
Perjalanan membelah laut ke pulau nan eksotik itu, akan memberikan ketakjubam akan keindahan pemandangan laut. Jangan salah kalau perjalanan ke sana, kapal cepat sering berpapasan dengan perahu nelayan tradisional yang sedang sibuk menangkap ikan atau menebar jaring pukek.
eksotiknya Sikuai Island jelas akan mengundang tanya, bahwa begitu sempurnnya ciptaan Yang Kuasa. Pasalnya, ketika menjejakan kaki di pulau tersebut, pengunjung disambut dengan bukit yang menjulang di tengah pulau dan deretan bungalo-bungalo yang tersusun rapi seperti semut.
"Mereka akan mengucapkan welcome in Sikuai Island, pada anda,"ujar praktisi pariwisata Padang Feri Malabar.
Pengelola resort juga sangat memanjakan pelancong, mulai sajian welcome drink, berupa air kelapa muda sangat segar menyejukan dahaga setelah melakukan perjalanan.
Pulau Sikuai meski dikelola secara profesional tapi keasrianya
dan kebersihan, serta hutan alam yang belum terusik terus dipertahankan sehingga ini jadi trade mark tersendiri dari Sikuai.
Hempasan ombak di batu karang, dan suara-suara khas hutan yang terdengar, semakin membuat keromontisan para peloncong yang sehari disibukan beraneka aktifitas.
Belum lagi pasir putih laksana mutiara di sepanjang pantainya dan laut biru dengan ombak yang tenang jauh dari polusi laut. Bahkan air laut nan jernih memungkinkan pelancong melihat ikan menari-nari di karang bak melihat di aquarium.
Di tengah pulau terlihat bukit kecil, di puncaknya ada sebidang tanah lapang, bernama Sunset Plaza. Di sini, setiap sore pengunjung bisa menyaksikan matahari tenggelam.
Atmosfir Sikuai yang tenang, nyaman, dan jauh dari kebisingan kota membuat anda malas kembali ke rumah. Jangan khawatir, pulau ini punya resort yang memiliki 52 bungalo sederhana, dengan pengelola profesional di bidang wisata bahari yakni New Sikuai Island Resort.
"Anda pun dapat melakukan berbagai aktivitas di pulau ini. Di sini, anda bisa mengobati rasa jenuh atas rutinitas sehari-hari. Di pagi hari, bisa jogging dengan track yang tersedia sambil menyaksikan binatang khas Sikuai, seperti biawak, monyet dan beraneka ragam jenis burung. Anda pun juga dapat menikmati keindahan sekeliling pulau,"ungkap Ridwan.
Siang hari katanya, anda bisa berenang ditemani ikan bewarna-warni sambil menyaksikan terumbu karang. Atau anda dapat melakukan aktivitas, seperti mengendarai jetski, bola volly, sepeda, atau berkeliling pulau, main bola kaki. "Pokoknya, fasilitas di pulau ini lengkap kami persembahkan untuk anda. Dan jangan lupa, jika ke sini jangan hanya menjamahi daerah pantainnya, cobalah untuk berjalan atau berpetualang ke bukit. Di sana akan terlihat susunan pulau-pulau kecil yang bertebaran. Dengan pesona laut biru yang mampu menghadirkan ketenangan di hati,"ungkap Ridwan.
Lalu jelang malam, anda disuguhkan satu lagi keagungan Illahi yakni sunset (matahari terbenam). "Makin melengkapi keromantisan dan eksotiiknya Sikuai, malam hari pun anda dapat menikmati makan malam di Lumbo-lumbo Restauran yang diiringi live musik alam,"jelasnya.
Tak kalah pentingnya, ternyata di pulau ini juga telah dipasang alat pendeteksi gempa dan tsunami. Alat tersebut dipasang PSN dan LIPI, bekerjasama dengan California Institute of Technology.
"Insya Allah, anda akan aman di Pulau Sikuai. Selamat menjamahi pulau Sikuai...! Temukan hamparan pasir putih dengan pesona laut biru nan tak berujung. (adrianpress)

500 Petani Keramba Danau Maninjau Terancam Gulung Tikar

PADANG,ULAH harga pakan ikan selama sebulan mengalami kenaikan sampai tiga kali, berakibat kepanikan sekitar 500 petani keramba ikan di di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumbar.

Pasalnya tak sebanding lagi cost produksi dengan hasil panen. 500 pelaku usaha keramba ikan pada daerah pinggir Danau Maninjau tersebut dihadang ancaman gulung tikar.
"Baa, kami ndak ka tapakiak, dalam sabulanko se tigo kali harago pakan ikan naik (gimana, kami tak menjerit, selama sebulan ini saja sudah tiga kali harga pakan ternak naik),"ujar St Makmur ditemui jurnal nasional di lokasi usahanya sekitar 130 kilomter dari Kota Padang, Kamis (3/4).
Harga pakan ternak normal dan telah biasa didapat petani selama ini per 50 kilogram sebesar Rp 240 ribu. Tapi awal April harga tersebut mencapai harga tertingi Rp 260 ribu per 50 kilogram.
Akibatnya menurut St Makmur, tak seimbang lagi antara modal yang dikeluarkan dengan hasil panen, soalnya harga ikan setelah dipanen tak ikut naik pasca kenaikan pakan ternak. "Haragonyo hanyo Rp 12.500 per kilogram, dan itu tetap meski harago pakan naik seperti kini ko (Harganya hanya Rp 12.500 per kilogram, tetap sekalipun harga pakan naik sepeti sekarang ini),"terangnya.
Belum lagi masa panen yang perlu waktu lama, padahal sebelumnya hanya butuh tiga bulan panen sekarang memkaan waktu lima bulan. Kalau begini kondisinya mungkin banyak petani keramba yang bergelut dengan usaha ini gulung tikar dan berganti usaha lain.
St Makmur juga kecewa terhadap respon pemerintah Kabupaten Agam terhadap melonjaknya harga pakan ikan di pasaran. "Alun ado tindakan pamerintah lai doh, kayaknyo apak-apak kito di ateh, indak bisa berbuat banyak manjawek kenaikan harago iko (Belum ada tindakan nyata pemerintah, sepertinya bapak-bapak pejabat tersebut tak berdaya menahan kenaikan harga pakan ini),"ungkapnya dianggukan beberapa masyarakat [petani keramba lain di daerah tersebut.
Menurut, St Makmur, jika tetap bertahan dengan usaha keramba ikan ini, tentu harga jual mesti disesuaikan dengan harga produksi, kendalanya orang tak mau membeli. "Pantasnya harga ikan hasil panen sekarang ini Rp 13500 per kilogram untuk menyeimbangi harga pakan ikan dan lamanya waktu panen,"ungkap St Makmur geleng kepala seakan menjawab sendiri apa mungkin ada yang beli.
Tapi, St Makmur dan 500 petani keramba lain juga bimbang membuka usaha baru, persoalan klasik selalu menghadang mereka yaitu modal. Akhirnya St Makmur dan kawan-kawan berencana menyurati Menteri Perikanan dan Kelautan di Jakarta, untuk bisa membantu dan peduli terhadap kepedihan usahanya.
"Kalau tidak bisa ditanggulangi pemerintah daerah, apa boleh buat, mungkin, kami akan minta bantuan menteri untuk peduli terhadap kelangsungan usaha kami ini,"tutupnya. (adrian tuswandi)

Tokoh Dukung Ranperda Inisiatif tentang Pendidikan

PADANG, MEROSOTNYA mutu pendidikan Sumbar dari tahun ke tahun, bukti terakhir hasil pra-UN hanya 60 persen yang bernilai sesuai standar nilai nasional, telah menyebabkan kegalauan DPRD Sumbar.

Padahal, peningkatan anggaran pendidikan yang terus diperjuangkan wakil rakyat pada setiap tahun APBD. Pada 2008 ini sektor pendidikan porsinya 19 persen dari Rp 1,3 trilun total APBD Sumbar.

"Ini kita lakukan untuk mengembalikan zaman emas kejayaan pendidkan ranah Sumbar, di mana satu dekade lalu, Sumbar menjadi barometer pendidikan, yang selalu menjadi pilihan orang luar Sumbar untuk tuntut ilmu ke sini. Di samping menghormati konstitusi negara,"ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar H Asli Chaidir Kamis (3/4).

Akhirnya upaya mengembalikan kejayaan pendidikan dan mengimplemntasikan icon Sumbar daerah industri otak, 31 anggota DPRD Sumbar gagas ranperda inisiatif tentang pendidikan.

Pihak penggagas menurut Asli, telah menyerahkan kepada komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat menjadi leading sektornya. Kalangan Komisi IV menyadari Ranperada ini harus tumbuh dari bawah, wakil rakyat pun membuka ajang olah pikiran dengan tokoh pendidikan di Sumbar, Rabu kemarin.

Terlihat hadir Rektor UNP Z Mawardi dan Pengurus LKAAM Sumbar Bgd M Letter juga ada Pembantu Rektor Unand Elfi Sahlan Zein serta komponen KNPI Sumbar.

Semua tokoh urung rembuk dan merespon positif penggunaan hak inisiatif yang diusung DPRD Sumbar membuat Ranperda tentang Pendidikan. "Ini mimpi kami yang sangat lama, melihat perkembangan pendidikan di Sumbar yang seperti jalan ditempat, semoga saja lewat perda ini. peningkatan mutu pendidikan Sumbar bisa terujud dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun regional,"ujar Z Mawardi.

Tak hanya itu, Rektor UNP ini juga menyanggupi ajang saling mengisi dan melengkapi draft rancangan yang dibuat Komisi IV. "Saya akan bentuk tim kecil di universitas, untuk mengupas tuntas draft rancangan ini yang dimaksudkan melengkapi dan menyempurnakannya,"janji Z Mawardi. LKAAM Bgd M Letter, dia dengan lantang mendesak Komisi IV untuk menyegarakan pembahasan ranperda pendidikan. M Letter menitipkan agar siswa tamatan SD harus bisa salat disamping pandai membaca Al Quran.

"Bisa salat, harus masuk dalam ranperda ini sebab salat adalah tiang dari segalanya untuk membangun keseimbangan intlektual dan spiritual,"harapnya.

Membangun Ranperda inisiatif dari bawah, menurut anggota Komisi IV Syafril A Hadi merupakan terobasan agar hak inisiatif saat menjadi perda tak ada lagi suara sumbang, ini pandai-pandai DPRD saja.

"Pertemuan adalah awal untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kerja inisiatif DPRD tersebut,"tutupnya.

Ketua Komisi IV, Guspardi Gaus, menjanjikan mekanisme menampung saran dan pendapat terhadap draft ini tengat waktunya tiga hari dari hari Rabu kemarin.

"Soalnya kita akan menyegerakan pembahasan yang tetap mengikuti mekanisme pembuatan perda, seperti, menjadwalkannya pada Panitia Musyawarah. Saya harap ranperda ini bisa jadi perda paling lambat akhir tahun ini juga,"ungkapnya. (adrianpres)

Pusat Bantu Rp 60 M untuk Normalisasi Sungai

PADANG,Daerah aliran Sungai Batang Kandis dan Batang Anai di Kota Padang terutama di beberapa kawasan di kecamatan Kototangah yang selalu menjadi langgaan banjir. Pasalnya dua sungai itu tak mampu lagi menampung air saat hujan lebat mengguyur.
Tapi dalam waktu secepatnya, menurut Kepala Dinas Pemukiman Wilayah Kota Padang Muzni Zakari dua sungai itu segera dinormalisasi. Pemerintah pusat menurut Muzni telah menyediakan Rp 60 miliar buat normalisasi ke dua sungai tersebut.
“Pemerintah pusat melalui APBN telah mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk normalisasi sungai yang ada di Kota Padang. Anggaran ini, kita prioritaskan untuk normalisasi Batang Anai dan Batang Kandis yang sudal lama direncanakan untuk dinormalisasikan,” ungkapnya dihubungi jurnal nasional Kamis (27/3).
Tapi, Muzni juga menegaskan kalau anggaran pusat tersebut akan digunakan untuk menormalisasi sungai lain, termasuk untuk perbaikan tebing-tebing sungai yang telah runtuh.
Pemerintah provinsi dan Kota Padang berkeinginan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran normalisasi sungai ini berada di Dinas PSDA Sumbar. Pasalnya, yang melaksanakan proyek tersebut provinsi. Minggu depan, tender normalisasi tersebut dilakukan,” ungkapnya.
Beberapa sungai yang memerlukan penanganan di Kota Padang diterangkan Muzni, Batang Kuranji, Batang Belimbing, Batang Beringin, Batang Limau Manis, Batang Arau, Batang Kasang, Batang Guo, Batang Kandis, Batang Anai dan lainnya.
Namun anggaran sebesar Rp 60 miliar tersebut, pemerintah akan menggunakannya untuk sungai yang mendapat prioritas terlebih dahulu.
Diakuinya, anggaran sebesar itu belum memadai untuk menormalisasi semua sungai yang membutuhkan normalisasi.
"Butuh Rp 1 triliun untuk semua sungai itu. Namun demikian, Padang tetap bersyukur, pemerintah pusat telah mau menganggarkan untuk normalisasi ini,"jelasnya.
Muzni juga tak menapik proyek normalisasi dua sungai tersebut, dilapangan mengalami kendala terkait pembebasan tanah. Dia berharap masyarakat pemilik tanah dapat mendukung program pemerintah ini, karena hal ini untuk pengendalian banjir.
Sementara menurut Kabag Pertanahan Setdako Padang, Fatyuddin menyatakan saat ini pihaknya terus berupaya membebaskan tanah untuk normalisasi Batang Anai-Kandih yang belum tuntas. Tahun lalu sepanjang 1 km telah dituntaskan, pembebasan dilanjutkan tahun ini.
“Pembebasan tetap berlanjut, tahun ini kita kembali akan bebaskan. Provinsi telah memberikan data ke kita lahan mana yang harus dibebaskan, tetapi berapa panjang lahan tersebut masih di survei, semoga saja warga tak keberatan tanahnya dibebaskan buat keperluan penangulangan banjir di kota ini”harapnya. (adrianpress)

700 Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah

PADANG,Mewujudkan tiga pilar utama pembangunan, Bupati Kabupaten Solok Gusmal sangat menaruh perhatian ekstra ke persoalan pendidikan. Pasalnya di kabupaten tersebut cukup banyak anak putus sekolah dengan alasan yang komplek.
"Paling banyak itu masalah perekonomian,"jelas Gusmal dihubungi jurnal nasional Kamis (27/3).
Sadar, keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia, selama tahun anggaran 2007, Gusmal berhasil menyekolahkan kembali 700 anak putus sekolah yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun.
"Ya, ternyata di temui dilapangan putus sekolah yang dihadapi anak-anak itu bukan karena keinginan mereka tapi lebih didorong karena faktor ekonomi keluarga dan lingkungan. Melalui pendekatan yang kita lakukan, pada 2007 lalu telah berhasil mengembalikan mereka ke bangku ssekolah lagi,"terangnya.
Gusmal yakin persoalan pendidikan bukan saja urusan pemerintah tapi harus menjadi urusan bersama semua elemen.
"Akses mendapatkan pelayanan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, sehingga nantinya tak ada lagi anak-anak kabupaten ini yang putus sekolah,"jelasnya.
APBD Kabupaten sendiri untuk pendidikan selalu mendapatkan prioritas, terutama pendanaan untuk beasiswa. "Dana beasiswa ini setiap tahun selalu kita tingkatkan anggarannya,"jelasnya.
Selain itu, dikatakan Gusmal, faktor peningkatan pengetahuan guru juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten, pasalnya sekarang, di Kabupaten Solok hanya 30 persen guru yang layak mengajar didepan kelas. "Selebihnya guru-guru itu harus disekolahkan lagi untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya,"tegas Gusmal.
Rudi Harpani, murid SD di Lembah Gumanti Kabupaten Solok misalnya, sempat setahun merasakan kehilangan bangku sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. "Sekarang lewat program kembali sekolah, saya bisa duduk lagi di kelas bang,"jelas Rudi pada jurnal nasional.
Sementara keseriusan bupati terhadap masalah pendidikan tersebut telah berbuahmanis, pada test IQ anak tingkat Sumbar, ternyata Kabupaten ini berhasil menempati urutan ke lima dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
"Artinya apa, potensi kecerdasan anak kabupaten ini, tidak kalah dibandingkan daerah lain, tingal bagaimana masyarakat baik yang di rantau maupun di kampung mencurahkan kepeduliannya terhadap pendidikan anak kabupaten ini, menuju Solok bebas dari anak putus sekolah,"ajak Gusmal. (adrianpress)

Kapolda Warning Razia Lantas

PADANG,KepalaPolisi Daerah (Kapolda) Sumatera Barat Brigjend Pol Ino Suripno, mewarning keras aparat polisi lalulintas yang kerap melakukan razial ilegal yang betententangan dengan aturan razia.
"Razia merupakan amanah tugas yang diberikan ke korps polisi lalulintas untuk menertibkan pemakai jalan raya, tapi keberadaan razia itu sendiri tak lepas dari ketentuan yang berlaku, seperti memasang plang razia, diawasi oleh seorang perwira serta dilakukan ditempat terbuka,"ingat Ino kamis (27/3)di Mapolda Sumbar.
Kedepan, tak ada lagi laporan masyarakat pengguna jalan yang mengeluhkan ada razia, tapi tempatnya tersembunyi. "Saya akan terapkan ini dan akan melakukan sidak ke kesatuan lalulintas di jajaran Polda Sumbar seberapa jauh mereka memahami aturan razia,"ujarnya.
Dibagian lain Ino menilai angka kecelakaan Sumbar dari tahun ketahuan berdasarkan data Direktorat Lalulintas Polda Sumbar cendrung menunjukan kenaikan yang signifikan.
"Pada 2007 saja ada 582 jiwa meregang di jalan raya menjadi korban kecelakaan lalulintas, luka berar 729 dan luka ringan 13783 orang dari kasus kecelakaan 1480,"terang Ino.
Berdasarkan data, kata Ino, pada 2006 kasus kecelakaan hanya 889 dengan korban meninggal 531, luka berat 287 dan ringan 559 orang. "Artinya kecelakaan lalulintas korbannya ternyata lebih besar dari peristiwa bencana alam, kasus flu burung atau penyakin DBD,"ungkapnya.
Untuk menekan kasus kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Sumbar, Kapolda menegaskan akan menerapkan hukum yang setimpal untuk menumbuhkan efek jera.
"Tidak ada lagi kasus kecelakaan yang diselesaikan di Polres, atau istilahnya damai diantara pihak, semuanya akan diserahkan ke mekanisme hukum dengan menyerahkan ke jaksa untuk di sidangkan pada pengadilan, apalagi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia,"tegasnya.
Sikap tegas Kapolda Sumbar tersebut mendapatkan dukungan positif dari praktisi hukum yang juga Advokat senior Sumbar Ruzdi Zein, dia memuji langkah taktis Kapolda Sumbar, pasalnya kalau diberi ruang berdamai di Polres akibatnya pelaku kecelakaan tidak pernah jera untuk mematuhi tertib berlalulintas di jalan raya.(adrianpress)

Walinagari Harus Diberi Tunjangan

PADANG,-Pemerintgah Provinsi Sumbar telah berketetapan hati untuk menjadikan pembangunan berbasis nagari, tapi apa penghargaan pemerintah provinsi ini kepada pernagkat pemerintahan terendah di kabuapten. Sangat minim, Menurut anggota Fraksi PAN DPRD Sumbar Yosmeri justru untuk peningkatan pendapatan di APBD untuk menunjang penghasila walinagari tidak ada sama sekali.
"Padahal realita saat ini 585 walinagari se Sumbar kehidupannya jauh dari berkecukupan, bahkan ada sebagian yang menerima pendpatan per bulannya Rp 200-300 ribu lebih rendah dari upah minimum provinsi Sumbar sendiri,"jelasnya.
Yosmeri menapik kalau ide untuk memberikan tunjangan kepada walinagari akan membebani APBD Sumbar. "Saya tak setuju itu dikaitkan untuk menolak tunajngan buat walinagari, siapa bilang APBD kita tak mapu untuk itu, justru untuk keperluan lain terlihat pemprov jorjoran sebut saja pembangunan Masjid Raya Rp 300 miliar, Pembangunan Kantor Penghubung Rp 95 miliar, bahkan dana aspirasi dewan saja menca[ai Rp 11 miliar setahunnya, kok untuk ini dibilang kemmapuan keuangan terbatas, kan aneh namanya,"ujar Yosmeri yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut.
Dia juga menilai adanya political wiil pemerintah daerah dan DPRD maka jelas akan berpengaruh terhadap penyelrasan angenda pembangunan sumbar kedepan. (adrianpres)

Semen Padang jangan Main Ancam

PADANG,-Dirut PT Semen Padang (SP) Endang Irzal pernah kelepasan omong, kalau maslaah lahan 412 hektare tak dialih fungsikan pabrik semen tertua di Indarung itu akan hengkang dari tanah Sumbar.
Pasalnya, menurut dia, 10 tahun lagi bahan baku untuk memproduksi semen bakal habis, jadi untuk mepertahankan kelanjutan produksi PT Semen Padang, lahan 412 yangs ekarang berstatus hutan lindung harus dialihkan fungsi menjadi hutan produksi.
Menyikapi komentar Endang tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful menegaskan PT SP tak usah main ancam kalau memang berkeinginan membuka pabrik baru di luar Sumbar.
"Urusan peralihan sttaus 412 haktare itu, urusan pemerintah daerah, Gubernur dan DPRD terus mengurus peralihan status lahan tersebut,"ujarnya.
Bahkan Masful menyatakan bahwa pengurusan peralihan status ini, bukan karena PT Semen Padang, tapi katanya ini menyangkut 48 ribu jiwa bergantung hidup dengan PT SP. "Jadi jangan mengancamlah, soalnya terkait izin peralihan status itu, Presiden SBY sudah memberikan lampu hijau kepada Menhut RI agar dibicarakan dengan DPR RI,"tegas Masful.(adrianpress)