Carut Marut Pilkada, Buah Keras Kepalanya KPU Padang

PADANG, target 80 persen partisipasi pemilih pada Pilkada Padang yang dicanangkan KPU ternyata hasilnya isapan jempol belaka, malah faktanya Pilkada 23 Oktober berbuah carut marut, akibat banyaknya pemilih yang tak terdaftar maupun yang tak mendapatkan kartu pemilih.
Padahal apa yangt kurang Rp 12 miliar lebih dana untuk alek demokrasi ini digelontorkan APBD Padang, namun hasilnya hanya 56 koma sekian persen suara rakyat yang mencoblos, sisanya KPU menyebutkan Golput.
Padahal jauh hari semua orang sudah sangat yakin angka 80 persen itu mampu diujudkan KPU karena berangkat dari tiga pencoblosan yang diagwangi KPU, Pemilu 2004, Pilpres dan Pilgub 2005), namun semuanya hanya semu, masyarakat di berbagai TPS kecewa karena tak mendapatkan kartu pemilih atau tak terdaftar pada daftar pemilih tetap, padahal pada tiga pencoblosan sebelumnya mereka terdaftar dan memberikan hak pilihnya ke TPS waktu itu. Mengapa terjadi demikian menurut KPU karena jajaran petugas pemutkahiran data tak maksimal bekerja. Namun semua itu dikatakan banyak pihak KPU tak bisa lepas dari tanggung jawab.
Sudah tiga kali pencoblosan sebelum Pilkada Padang, mengapa KPU tak pernah belajar dari kekurangan dan kelemahan. "Rakyat kecewa dengan kinerja KPU seperti itu,"ujar pemerhati sosial Erison AW.
meski begitu aleg yang sedikit cacat diujungnya ini telah mebuahkan hasil, Fauzi bahar sementara menjadi pemuncak memangkan suara rakyat pemilih yang berjumlah 200 ribuan lebih dari sementara dari DPT saja ada 500 ribu lebih pemilih terdaftar.
"Legiatimasi pasangan terpilih sangat diragukan,"ujar Erison AW.
Sebelum ini mencuat, jauh hari Panwas Pilkada Padang sudah meminta soft copy data pemilih tetap ke KPU, e malah dijawab Tak ada UU perintahkan KPU memberikan kepada Panwas, kalau diberikan bsia diseprit kami oleh KPU provinsi. Tapi menurut pikiran Panwas, kalau UU tak menyuruh dan juga tak melarang maka itu ada ditataran kebijakan koordinasi antara Panwas dan KPU saja.
Buah keras kepala KPU sekarang tiba balasannya, uang rakyat sebanyak itu dihabiskan buat Pilkada, dengan hasilnya carut marut, telah membuat telinga dan insting penegak hukum bergidik untuk membidik pertanggungjawaban keuangan KPU pasca Pilkada. Hati-hati aja....(adrian press)