PADANG,Daerah aliran Sungai Batang Kandis dan Batang Anai di Kota Padang terutama di beberapa kawasan di kecamatan Kototangah yang selalu menjadi langgaan banjir. Pasalnya dua sungai itu tak mampu lagi menampung air saat hujan lebat mengguyur.
Tapi dalam waktu secepatnya, menurut Kepala Dinas Pemukiman Wilayah Kota Padang Muzni Zakari dua sungai itu segera dinormalisasi. Pemerintah pusat menurut Muzni telah menyediakan Rp 60 miliar buat normalisasi ke dua sungai tersebut.
“Pemerintah pusat melalui APBN telah mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk normalisasi sungai yang ada di Kota Padang. Anggaran ini, kita prioritaskan untuk normalisasi Batang Anai dan Batang Kandis yang sudal lama direncanakan untuk dinormalisasikan,” ungkapnya dihubungi jurnal nasional Kamis (27/3).
Tapi, Muzni juga menegaskan kalau anggaran pusat tersebut akan digunakan untuk menormalisasi sungai lain, termasuk untuk perbaikan tebing-tebing sungai yang telah runtuh.
Pemerintah provinsi dan Kota Padang berkeinginan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran normalisasi sungai ini berada di Dinas PSDA Sumbar. Pasalnya, yang melaksanakan proyek tersebut provinsi. Minggu depan, tender normalisasi tersebut dilakukan,” ungkapnya.
Beberapa sungai yang memerlukan penanganan di Kota Padang diterangkan Muzni, Batang Kuranji, Batang Belimbing, Batang Beringin, Batang Limau Manis, Batang Arau, Batang Kasang, Batang Guo, Batang Kandis, Batang Anai dan lainnya.
Namun anggaran sebesar Rp 60 miliar tersebut, pemerintah akan menggunakannya untuk sungai yang mendapat prioritas terlebih dahulu.
Diakuinya, anggaran sebesar itu belum memadai untuk menormalisasi semua sungai yang membutuhkan normalisasi.
"Butuh Rp 1 triliun untuk semua sungai itu. Namun demikian, Padang tetap bersyukur, pemerintah pusat telah mau menganggarkan untuk normalisasi ini,"jelasnya.
Muzni juga tak menapik proyek normalisasi dua sungai tersebut, dilapangan mengalami kendala terkait pembebasan tanah. Dia berharap masyarakat pemilik tanah dapat mendukung program pemerintah ini, karena hal ini untuk pengendalian banjir.
Sementara menurut Kabag Pertanahan Setdako Padang, Fatyuddin menyatakan saat ini pihaknya terus berupaya membebaskan tanah untuk normalisasi Batang Anai-Kandih yang belum tuntas. Tahun lalu sepanjang 1 km telah dituntaskan, pembebasan dilanjutkan tahun ini.
“Pembebasan tetap berlanjut, tahun ini kita kembali akan bebaskan. Provinsi telah memberikan data ke kita lahan mana yang harus dibebaskan, tetapi berapa panjang lahan tersebut masih di survei, semoga saja warga tak keberatan tanahnya dibebaskan buat keperluan penangulangan banjir di kota ini”harapnya. (adrianpress)
Kamis, 27 Maret 2008
700 Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah
PADANG,Mewujudkan tiga pilar utama pembangunan, Bupati Kabupaten Solok Gusmal sangat menaruh perhatian ekstra ke persoalan pendidikan. Pasalnya di kabupaten tersebut cukup banyak anak putus sekolah dengan alasan yang komplek.
"Paling banyak itu masalah perekonomian,"jelas Gusmal dihubungi jurnal nasional Kamis (27/3).
Sadar, keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia, selama tahun anggaran 2007, Gusmal berhasil menyekolahkan kembali 700 anak putus sekolah yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun.
"Ya, ternyata di temui dilapangan putus sekolah yang dihadapi anak-anak itu bukan karena keinginan mereka tapi lebih didorong karena faktor ekonomi keluarga dan lingkungan. Melalui pendekatan yang kita lakukan, pada 2007 lalu telah berhasil mengembalikan mereka ke bangku ssekolah lagi,"terangnya.
Gusmal yakin persoalan pendidikan bukan saja urusan pemerintah tapi harus menjadi urusan bersama semua elemen.
"Akses mendapatkan pelayanan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, sehingga nantinya tak ada lagi anak-anak kabupaten ini yang putus sekolah,"jelasnya.
APBD Kabupaten sendiri untuk pendidikan selalu mendapatkan prioritas, terutama pendanaan untuk beasiswa. "Dana beasiswa ini setiap tahun selalu kita tingkatkan anggarannya,"jelasnya.
Selain itu, dikatakan Gusmal, faktor peningkatan pengetahuan guru juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten, pasalnya sekarang, di Kabupaten Solok hanya 30 persen guru yang layak mengajar didepan kelas. "Selebihnya guru-guru itu harus disekolahkan lagi untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya,"tegas Gusmal.
Rudi Harpani, murid SD di Lembah Gumanti Kabupaten Solok misalnya, sempat setahun merasakan kehilangan bangku sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. "Sekarang lewat program kembali sekolah, saya bisa duduk lagi di kelas bang,"jelas Rudi pada jurnal nasional.
Sementara keseriusan bupati terhadap masalah pendidikan tersebut telah berbuahmanis, pada test IQ anak tingkat Sumbar, ternyata Kabupaten ini berhasil menempati urutan ke lima dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
"Artinya apa, potensi kecerdasan anak kabupaten ini, tidak kalah dibandingkan daerah lain, tingal bagaimana masyarakat baik yang di rantau maupun di kampung mencurahkan kepeduliannya terhadap pendidikan anak kabupaten ini, menuju Solok bebas dari anak putus sekolah,"ajak Gusmal. (adrianpress)
"Paling banyak itu masalah perekonomian,"jelas Gusmal dihubungi jurnal nasional Kamis (27/3).
Sadar, keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia, selama tahun anggaran 2007, Gusmal berhasil menyekolahkan kembali 700 anak putus sekolah yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun.
"Ya, ternyata di temui dilapangan putus sekolah yang dihadapi anak-anak itu bukan karena keinginan mereka tapi lebih didorong karena faktor ekonomi keluarga dan lingkungan. Melalui pendekatan yang kita lakukan, pada 2007 lalu telah berhasil mengembalikan mereka ke bangku ssekolah lagi,"terangnya.
Gusmal yakin persoalan pendidikan bukan saja urusan pemerintah tapi harus menjadi urusan bersama semua elemen.
"Akses mendapatkan pelayanan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, sehingga nantinya tak ada lagi anak-anak kabupaten ini yang putus sekolah,"jelasnya.
APBD Kabupaten sendiri untuk pendidikan selalu mendapatkan prioritas, terutama pendanaan untuk beasiswa. "Dana beasiswa ini setiap tahun selalu kita tingkatkan anggarannya,"jelasnya.
Selain itu, dikatakan Gusmal, faktor peningkatan pengetahuan guru juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten, pasalnya sekarang, di Kabupaten Solok hanya 30 persen guru yang layak mengajar didepan kelas. "Selebihnya guru-guru itu harus disekolahkan lagi untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya,"tegas Gusmal.
Rudi Harpani, murid SD di Lembah Gumanti Kabupaten Solok misalnya, sempat setahun merasakan kehilangan bangku sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. "Sekarang lewat program kembali sekolah, saya bisa duduk lagi di kelas bang,"jelas Rudi pada jurnal nasional.
Sementara keseriusan bupati terhadap masalah pendidikan tersebut telah berbuahmanis, pada test IQ anak tingkat Sumbar, ternyata Kabupaten ini berhasil menempati urutan ke lima dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
"Artinya apa, potensi kecerdasan anak kabupaten ini, tidak kalah dibandingkan daerah lain, tingal bagaimana masyarakat baik yang di rantau maupun di kampung mencurahkan kepeduliannya terhadap pendidikan anak kabupaten ini, menuju Solok bebas dari anak putus sekolah,"ajak Gusmal. (adrianpress)
Kapolda Warning Razia Lantas
PADANG,KepalaPolisi Daerah (Kapolda) Sumatera Barat Brigjend Pol Ino Suripno, mewarning keras aparat polisi lalulintas yang kerap melakukan razial ilegal yang betententangan dengan aturan razia.
"Razia merupakan amanah tugas yang diberikan ke korps polisi lalulintas untuk menertibkan pemakai jalan raya, tapi keberadaan razia itu sendiri tak lepas dari ketentuan yang berlaku, seperti memasang plang razia, diawasi oleh seorang perwira serta dilakukan ditempat terbuka,"ingat Ino kamis (27/3)di Mapolda Sumbar.
Kedepan, tak ada lagi laporan masyarakat pengguna jalan yang mengeluhkan ada razia, tapi tempatnya tersembunyi. "Saya akan terapkan ini dan akan melakukan sidak ke kesatuan lalulintas di jajaran Polda Sumbar seberapa jauh mereka memahami aturan razia,"ujarnya.
Dibagian lain Ino menilai angka kecelakaan Sumbar dari tahun ketahuan berdasarkan data Direktorat Lalulintas Polda Sumbar cendrung menunjukan kenaikan yang signifikan.
"Pada 2007 saja ada 582 jiwa meregang di jalan raya menjadi korban kecelakaan lalulintas, luka berar 729 dan luka ringan 13783 orang dari kasus kecelakaan 1480,"terang Ino.
Berdasarkan data, kata Ino, pada 2006 kasus kecelakaan hanya 889 dengan korban meninggal 531, luka berat 287 dan ringan 559 orang. "Artinya kecelakaan lalulintas korbannya ternyata lebih besar dari peristiwa bencana alam, kasus flu burung atau penyakin DBD,"ungkapnya.
Untuk menekan kasus kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Sumbar, Kapolda menegaskan akan menerapkan hukum yang setimpal untuk menumbuhkan efek jera.
"Tidak ada lagi kasus kecelakaan yang diselesaikan di Polres, atau istilahnya damai diantara pihak, semuanya akan diserahkan ke mekanisme hukum dengan menyerahkan ke jaksa untuk di sidangkan pada pengadilan, apalagi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia,"tegasnya.
Sikap tegas Kapolda Sumbar tersebut mendapatkan dukungan positif dari praktisi hukum yang juga Advokat senior Sumbar Ruzdi Zein, dia memuji langkah taktis Kapolda Sumbar, pasalnya kalau diberi ruang berdamai di Polres akibatnya pelaku kecelakaan tidak pernah jera untuk mematuhi tertib berlalulintas di jalan raya.(adrianpress)
"Razia merupakan amanah tugas yang diberikan ke korps polisi lalulintas untuk menertibkan pemakai jalan raya, tapi keberadaan razia itu sendiri tak lepas dari ketentuan yang berlaku, seperti memasang plang razia, diawasi oleh seorang perwira serta dilakukan ditempat terbuka,"ingat Ino kamis (27/3)di Mapolda Sumbar.
Kedepan, tak ada lagi laporan masyarakat pengguna jalan yang mengeluhkan ada razia, tapi tempatnya tersembunyi. "Saya akan terapkan ini dan akan melakukan sidak ke kesatuan lalulintas di jajaran Polda Sumbar seberapa jauh mereka memahami aturan razia,"ujarnya.
Dibagian lain Ino menilai angka kecelakaan Sumbar dari tahun ketahuan berdasarkan data Direktorat Lalulintas Polda Sumbar cendrung menunjukan kenaikan yang signifikan.
"Pada 2007 saja ada 582 jiwa meregang di jalan raya menjadi korban kecelakaan lalulintas, luka berar 729 dan luka ringan 13783 orang dari kasus kecelakaan 1480,"terang Ino.
Berdasarkan data, kata Ino, pada 2006 kasus kecelakaan hanya 889 dengan korban meninggal 531, luka berat 287 dan ringan 559 orang. "Artinya kecelakaan lalulintas korbannya ternyata lebih besar dari peristiwa bencana alam, kasus flu burung atau penyakin DBD,"ungkapnya.
Untuk menekan kasus kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Sumbar, Kapolda menegaskan akan menerapkan hukum yang setimpal untuk menumbuhkan efek jera.
"Tidak ada lagi kasus kecelakaan yang diselesaikan di Polres, atau istilahnya damai diantara pihak, semuanya akan diserahkan ke mekanisme hukum dengan menyerahkan ke jaksa untuk di sidangkan pada pengadilan, apalagi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia,"tegasnya.
Sikap tegas Kapolda Sumbar tersebut mendapatkan dukungan positif dari praktisi hukum yang juga Advokat senior Sumbar Ruzdi Zein, dia memuji langkah taktis Kapolda Sumbar, pasalnya kalau diberi ruang berdamai di Polres akibatnya pelaku kecelakaan tidak pernah jera untuk mematuhi tertib berlalulintas di jalan raya.(adrianpress)
Rabu, 26 Maret 2008
Walinagari Harus Diberi Tunjangan
PADANG,-Pemerintgah Provinsi Sumbar telah berketetapan hati untuk menjadikan pembangunan berbasis nagari, tapi apa penghargaan pemerintah provinsi ini kepada pernagkat pemerintahan terendah di kabuapten. Sangat minim, Menurut anggota Fraksi PAN DPRD Sumbar Yosmeri justru untuk peningkatan pendapatan di APBD untuk menunjang penghasila walinagari tidak ada sama sekali.
"Padahal realita saat ini 585 walinagari se Sumbar kehidupannya jauh dari berkecukupan, bahkan ada sebagian yang menerima pendpatan per bulannya Rp 200-300 ribu lebih rendah dari upah minimum provinsi Sumbar sendiri,"jelasnya.
Yosmeri menapik kalau ide untuk memberikan tunjangan kepada walinagari akan membebani APBD Sumbar. "Saya tak setuju itu dikaitkan untuk menolak tunajngan buat walinagari, siapa bilang APBD kita tak mapu untuk itu, justru untuk keperluan lain terlihat pemprov jorjoran sebut saja pembangunan Masjid Raya Rp 300 miliar, Pembangunan Kantor Penghubung Rp 95 miliar, bahkan dana aspirasi dewan saja menca[ai Rp 11 miliar setahunnya, kok untuk ini dibilang kemmapuan keuangan terbatas, kan aneh namanya,"ujar Yosmeri yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut.
Dia juga menilai adanya political wiil pemerintah daerah dan DPRD maka jelas akan berpengaruh terhadap penyelrasan angenda pembangunan sumbar kedepan. (adrianpres)
"Padahal realita saat ini 585 walinagari se Sumbar kehidupannya jauh dari berkecukupan, bahkan ada sebagian yang menerima pendpatan per bulannya Rp 200-300 ribu lebih rendah dari upah minimum provinsi Sumbar sendiri,"jelasnya.
Yosmeri menapik kalau ide untuk memberikan tunjangan kepada walinagari akan membebani APBD Sumbar. "Saya tak setuju itu dikaitkan untuk menolak tunajngan buat walinagari, siapa bilang APBD kita tak mapu untuk itu, justru untuk keperluan lain terlihat pemprov jorjoran sebut saja pembangunan Masjid Raya Rp 300 miliar, Pembangunan Kantor Penghubung Rp 95 miliar, bahkan dana aspirasi dewan saja menca[ai Rp 11 miliar setahunnya, kok untuk ini dibilang kemmapuan keuangan terbatas, kan aneh namanya,"ujar Yosmeri yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut.
Dia juga menilai adanya political wiil pemerintah daerah dan DPRD maka jelas akan berpengaruh terhadap penyelrasan angenda pembangunan sumbar kedepan. (adrianpres)
Semen Padang jangan Main Ancam
PADANG,-Dirut PT Semen Padang (SP) Endang Irzal pernah kelepasan omong, kalau maslaah lahan 412 hektare tak dialih fungsikan pabrik semen tertua di Indarung itu akan hengkang dari tanah Sumbar.
Pasalnya, menurut dia, 10 tahun lagi bahan baku untuk memproduksi semen bakal habis, jadi untuk mepertahankan kelanjutan produksi PT Semen Padang, lahan 412 yangs ekarang berstatus hutan lindung harus dialihkan fungsi menjadi hutan produksi.
Menyikapi komentar Endang tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful menegaskan PT SP tak usah main ancam kalau memang berkeinginan membuka pabrik baru di luar Sumbar.
"Urusan peralihan sttaus 412 haktare itu, urusan pemerintah daerah, Gubernur dan DPRD terus mengurus peralihan status lahan tersebut,"ujarnya.
Bahkan Masful menyatakan bahwa pengurusan peralihan status ini, bukan karena PT Semen Padang, tapi katanya ini menyangkut 48 ribu jiwa bergantung hidup dengan PT SP. "Jadi jangan mengancamlah, soalnya terkait izin peralihan status itu, Presiden SBY sudah memberikan lampu hijau kepada Menhut RI agar dibicarakan dengan DPR RI,"tegas Masful.(adrianpress)
Pasalnya, menurut dia, 10 tahun lagi bahan baku untuk memproduksi semen bakal habis, jadi untuk mepertahankan kelanjutan produksi PT Semen Padang, lahan 412 yangs ekarang berstatus hutan lindung harus dialihkan fungsi menjadi hutan produksi.
Menyikapi komentar Endang tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful menegaskan PT SP tak usah main ancam kalau memang berkeinginan membuka pabrik baru di luar Sumbar.
"Urusan peralihan sttaus 412 haktare itu, urusan pemerintah daerah, Gubernur dan DPRD terus mengurus peralihan status lahan tersebut,"ujarnya.
Bahkan Masful menyatakan bahwa pengurusan peralihan status ini, bukan karena PT Semen Padang, tapi katanya ini menyangkut 48 ribu jiwa bergantung hidup dengan PT SP. "Jadi jangan mengancamlah, soalnya terkait izin peralihan status itu, Presiden SBY sudah memberikan lampu hijau kepada Menhut RI agar dibicarakan dengan DPR RI,"tegas Masful.(adrianpress)
Langganan:
Postingan (Atom)
