Walinagari Harus Diberi Tunjangan

PADANG,-Pemerintgah Provinsi Sumbar telah berketetapan hati untuk menjadikan pembangunan berbasis nagari, tapi apa penghargaan pemerintah provinsi ini kepada pernagkat pemerintahan terendah di kabuapten. Sangat minim, Menurut anggota Fraksi PAN DPRD Sumbar Yosmeri justru untuk peningkatan pendapatan di APBD untuk menunjang penghasila walinagari tidak ada sama sekali.
"Padahal realita saat ini 585 walinagari se Sumbar kehidupannya jauh dari berkecukupan, bahkan ada sebagian yang menerima pendpatan per bulannya Rp 200-300 ribu lebih rendah dari upah minimum provinsi Sumbar sendiri,"jelasnya.
Yosmeri menapik kalau ide untuk memberikan tunjangan kepada walinagari akan membebani APBD Sumbar. "Saya tak setuju itu dikaitkan untuk menolak tunajngan buat walinagari, siapa bilang APBD kita tak mapu untuk itu, justru untuk keperluan lain terlihat pemprov jorjoran sebut saja pembangunan Masjid Raya Rp 300 miliar, Pembangunan Kantor Penghubung Rp 95 miliar, bahkan dana aspirasi dewan saja menca[ai Rp 11 miliar setahunnya, kok untuk ini dibilang kemmapuan keuangan terbatas, kan aneh namanya,"ujar Yosmeri yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut.
Dia juga menilai adanya political wiil pemerintah daerah dan DPRD maka jelas akan berpengaruh terhadap penyelrasan angenda pembangunan sumbar kedepan. (adrianpres)